REMEMBERINGNEVER

_{^{Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto}}

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai perbuatan Hasto merusak citra lembaga penyelenggara pemilu.

“Perbuatan terdakwa merusak citra lembaga penyelenggaraan pemilu yang independen dan berintegritas,” kata Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, membacakan hal yang memberatkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Keadaan yang memberatkan lainnya berupa perbuatan Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, yang meringankan, Hasto bersikap sopan dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.

“Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah mengabdi pada negara melalui berbagai posisi publik,” papar hakim membacakan keadaan yang meringankan.

Diketahui, Hasto divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan.

_{^{Pelajar SD di Bandung nekat coba bunuh diri naik menara}}

Pelajar SD berusia 12 tahun berinisial EK nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat menara seluler setinggi 25 meter di Kampung Gunung Pipisan, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025)

Aksi nekat itu terjadi sekitar pukul 09.45 WIB dan berhasil digagalkan pihak kepolisian dari Polsek Pameungpeuk yang langsung datang ke lokasi setelah menerima laporan warga. Kapolsek Pameungpeuk, AKP Asep Dedi, menjelaskan insiden bermula dari masalah di sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

“Saat pergantian jam pelajaran, guru kelas 6 mendapati salah satu siswinya menangis karena diganggu EK hingga matanya terkena pensil,” jelas AKP Asep saat dikonfirmasi.

Menurutnya, guru sempat memberikan nasihat kepada EK atas perilakunya. Namun, bukannya menerima teguran, EK malah menunjukkan reaksi tak terduga.

“Setelah dinasihati, dia mencoret-coret kertas lalu tiba-tiba berlari meninggalkan kelas,” lanjutnya.

_{^{Pelukan istri ke Hasto Kristiyanto}}

 Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, divonis 3,5 tahun penjara. Ia terbukti melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

Merespons putusan tersebut, istri Hasto, Maria Stefani Ekowati, menyatakan menerima vonis tersebut dengan penuh ketegaran.

“Kita terima dengan tenang, kepala tegak, tetap senyum. Semoga Tuhan memberkati,” kata Maria di ruang sidang usai pembacaan vonis Hasto, Jumat (25/7/2025).

Usai pembacaan vonis, Hasto menghampiri Maria. Keduanya terlihat berpelukan, tanpa banyak kata yang terucap.

Diketahui, Hasto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menilai perbuatan Hasto telah merusak citra lembaga penyelenggara Pemilu.

“Perbuatan terdakwa merusak citra lembaga penyelenggaraan Pemilu yang independen dan berintegritas,” kata Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, membacakan hal yang memberatkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

_{^{Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat}}

Pemerintah Indonesia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi konflik Thailand dan Kamboja yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat hendaknya mengakses informasi hanya dari lembaga resmi dan terpercaya.

“Situasi di perbatasan Thailand–Kamboja berkembang dinamis. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan terus mengikuti informasi dari sumber-sumber resmi, baik dari pemerintah kedua negara, Kemlu, maupun Kedutaan Besar RI di Bangkok dan Phnom Penh,” ujar Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah ‘Roy’ Soemirat, Jumat (25/7/2025).

Imbauan ini muncul menyusul banyaknya informasi simpang siur dan tidak terverifikasi yang beredar di media sosial. Pemerintah khawatir informasi tidak akurat justru menimbulkan kepanikan, terutama bagi keluarga warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kawasan terdampak.

Pemerintah memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban atau terdampak langsung dari ketegangan di wilayah perbatasan tersebut. Pemantauan aktif terus dilakukan oleh KBRI Bangkok dan KBRI Phnom Penh melalui komunikasi dengan otoritas setempat.

“Keselamatan WNI adalah prioritas kami. Namun yang tak kalah penting, masyarakat juga harus bijak menyikapi informasi dan menghindari menyebarluaskan berita yang belum pasti kebenarannya,” lanjut Roy Soemirat.

_{^{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo}}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut penyidik KPK telah melakukan penyelundupan fakta dalam proses persidangan. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, bahwa penyidik yang dihadirkan sebagai saksi adalah saksi fakta, bukan saksi yang memberikan asumsi.

“Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi merupakan saksi fakta,” tegas Budi, Jumat (25/7/2025).

Budi menjelaskan, bahwa saksi tersebut mengalami langsung peristiwa dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto, sehingga kehadirannya dalam persidangan dinilai sah dan relevan.

“Artinya, apa yang dilakukan penuntut umum dengan menghadirkan penyidik tersebut untuk menyampaikan fakta-fakta sudah tepat,” lanjut Budi.

^{_{Pemabuk bersajam yang ditangkap}}

 Seorang pria yang diduga dalam kondisi mabuk diamankan warga setelah menghadang pengendara motor di Jalan R.S. Soekanto, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Jumat (25/7/2025) dini hari. Saat kejadian, pengendara tersebut sedang membonceng orangtuanya.

Pelaku ditangkap warga dalam keadaan terikat tali rafia dan tengkurap di pinggir jalan. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit yang diduga akan digunakan dalam aksi nekatnya.

Menurut keterangan seorang warga, Muhammad Rafiansyah, insiden terjadi secara tiba-tiba dan mengundang kepanikan warga sekitar.

“Dia sudah mabuk, tiba-tiba menghadang motor yang dibawa seorang anak dan orangtuanya. Begitu digeledah, ternyata bawa celurit,” kata Rafiansyah.

_{^{Ketua DPR RI Puan Maharani}}

Komisi III DPR RI menyampaikan hasil penelaahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa hasil tersebut disusun dalam bentuk kajian dan masukan.

Hasil kajian itu disampaikan melalui surat resmi Komisi III kepada pimpinan DPR dan telah dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan IV DPR RI yang digelar hari ini, Kamis 24 Juli 2025.

“Surat dari Komisi III berkaitan dengan kajian telaah terhadap isu atau persoalan yang kemarin sedang bergulir dan menjadi bagian dari putusan MK,” ujar Puan, Jumat (25/7/2025).

Puan menambahkan, bahwa hasil kajian tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Apa yang menjadi masukan dari Komisi III, apa yang menjadi kajian dan telaahannya, kemudian diberikan kepada pimpinan DPR,” kata Puan.

_{^{Politisi PDIP Guntur Romli}}

 Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menilai bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, seharusnya bisa divonis bebas atau lepas dari dakwaan. Menurutnya, hal itu dimungkinkan jika majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Guntur menanggapi sidang pembacaan putusan Hasto yang digelar hari ini, Jumat (25/7/2025), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Guntur menyebut Hasto dalam kondisi siap secara fisik dan mental untuk menerima putusan.

“Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, siap menghadapi vonis dengan kepala tegak hari ini, Jumat 25 Juli 2025. Saudara Sekjen juga dalam kondisi sehat walafiat,” ujar Guntur.

Guntur menilai, jika majelis hakim benar-benar mempertimbangkan fakta hukum dan keterangan para saksi, maka Hasto layak divonis bebas.

“Bagi PDI Perjuangan, jika mempertimbangkan dari sisi hukum dan fakta persidangan—termasuk keterangan saksi dan alat bukti—seharusnya Saudara Sekjen bisa divonis bebas atau lepas. Karena tidak ada seorang pun saksi yang memberikan keterangan memberatkan,” tegas Guntur.

_{^{Pimpinan DPR menerima audiensi Arnold Putra (AP)}}

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya menerima audiensi Arnold Putra (AP), selebgram dan konten kreator yang sempat ditahan junta militer Myanmar. Arnold ditahan karena dituduh membiayai pemberontak di Myanmar.

Pertemuan pimpinan DPR dan Arnold berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri.

Proses pembebasan Arnold melalui jalur diplomasi memerlukan waktu yang panjang. DPR RI bergerak cepat demi mencegah potensi risiko yang lebih besar.

“Kami berpikir, di mana pun warga negara kalau perlu mendapatkan perlindungan atau dibebaskan dari penahanan negara lain, tentu saja harus dibebaskan secepatnya,” kata Puan, Jumat (25/7/2025).

“Alhamdulillah setelah kami bicara di media, semuanya menjadi proaktif membantu. Jangan sampai sudah telat, karena situasi di Myanmar itu sangat tidak pasti, berada di bawah kekuasaan militer,” ujarnya.

Legislator PDIP itu juga memberikan nasihat kepada Arnold agar lebih berhati-hati di masa depan, khususnya dalam memilih tujuan perjalanan dan mematuhi hukum setempat. Ia menyoroti aktivitas Arnold yang sempat mendokumentasikan tempat-tempat eksotik, yang bisa saja disalahartikan oleh otoritas setempat.

“Mungkin lain kali jangan pergi ke tempat seperti itu. Karena kejadian ini bisa menyebabkan negara lain melarang kamu masuk. Ini jadi pembelajaran, bukan cuma buat kamu, tapi juga teman-teman lain,” tegasnya.

_{^{Kasus Kebakaran di Semarang}}

 Kebakaran tragis terjadi di Jalan Pesanggrahan Raya No. 25/27, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jumat (25/7/2025) dini hari. 

Lima orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut, termasuk seorang ibu hamil yang tengah mengandung enam bulan. Para korban diduga masih satu keluarga.

Kelima korban yang meninggal dunia telah teridentifikasi yaitu Aminah (65), Amalia (33), sedang hamil 6 bulan; Muhammad Aditya (14), Kimora Azzalea Rachmadi (4), dan Saidah (55).

Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar, membenarkan bahwa kelima korban tersebut tewas dalam insiden tersebut.

“Lima korban meninggal dunia, termasuk satu orang yang sedang mengandung kurang lebih 6 bulan,” ujar Kompol Aris Munandar kepada wartawan, Jumat pagi.