“Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mendadak, tidak tersosialisasikan, kemudian dampaknya tidak dihitung. Kemudian jadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG,” katanya.
Namun dia belum bisa menjelaskan, apakah Presiden Prabowo mengetahui rencana penerapan aturan ini sebelum 2 Februari lalu. Menurutnya, pihak kementerian bisa menjalankan kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.
“Tapi kemudian apabila menimbulkan dampak seperti ini ya presiden wajib turun tangan,” ujar Dasco.
Selain itu, menurutnya, permasalahan ini juga disebabkan kebijakan Kementerian ESDM yang berkeinginan untuk melakukan penertiban terhadap pengecer. Supaya harga di tingkat pengecer seragam dan tidak mahal.
Hanya saja, penertiban itu ternyata menimbulkan dampak yang terjadi saat ini. Sehingga pada akhirnya Prabowo meminta secara bertahap agar membenahi adminstrasi penertibannya, namun pengecer tetap bisa tetap berjualan gas LPG 3 kg.
Hal itu diputuskan dari pertemuan yang dilakukan kemarin Malam. Dasco mengakui dia meminta waktu Prabowo untuk memberikan aspirasi rakyat terkait kelangkaan LPG.
“Dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi, Pak Presiden kemudian meminta secara parsial dilakukan administrasi penertiban, tapi pengecer bisa sambil berjualan supaya rakyat tetap bisa membeli LPG 3 kg,” katanya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan telah mendapatkan arahan dari Prabowo sejak tadi malam untuk memastikan seluruh proses pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.
“Kedua, tata kelola harus baik. Ketiga rakyat dipastikan harus segera mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG,” ujarnya terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sehingga pengecer kini sudah bisa kembali berjualan gas LPG 3 kilogram. Hanya saja nantinya pengecer nantinya akan menjadi sub-pangkalan yang diberikan fasilitas teknologi berupa aplikasi.
“Agar kita bisa pantau pengendalian harga, berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini,” kata Bahlil.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar mengatakan, pengecer LPG membuat penyaluran LPG bersubsidi 3 kg tidak tepat sasaran.
“Pengecer itu apa sih sebetulnya statusnya? Sebenarnya illegal itu sebetulnya. Di situlah pintu masuk, orang bisa, LPG itu tidak tepat sasaran,” tegas Achmad di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa per 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg melalui pengecer dihentikan. Namun, pemerintah memberikan kesempatan pengecer tersebut untuk mendaftarkan usahanya sebagai pangkalan resmi LPG Pertamina.
Achmad menyebutkan, jika pengecer-pengecer LPG sudah terdaftar menjadi pangkalan resmi LPG Pertamina, maka pemerintah bisa mengawasi penyaluran LPG 3 kg di masyarakat dan pada akhirnya subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
“Kan kalau pengecer itu, maaf ya, kan quote and quote tidak resmi ya. Kalau dia sudah menjadi pangkalan dan resmi, berarti kalau dia ada MAP (Merchant Apps Pertamina), dia pakai harus barcode segala macem. Kalau dia tidak memenuhi itu, dia dicabut (izinnya). Kalau pengecer ga ada, ga bisa kontrol. Pengecer itu nggak bisa dikontrol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Achmad mengatakan, potensi penyelewengan penyaluran LPG ‘melon’ di pengecer lebih besar dibandingkan penjualan melalui pangkalan LPG resmi.
“Mau jual lebih mahal, mau jual ke orang yang tidak berhak, terserah aja. Atau mau dioplos yang ekstrim ya, terserah aja. Tapi dengan jadi pangkalan, dia menerapkan sistem-sistem kontrol,” tandasnya.
Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pasokan LPG bersubsidi tabung 3 kilo gram (kg) di masyarakat tidak akan terjadi kelangkaan, meskipun pemerintah tak lagi mengizinkan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer per 1 Februari 2025.
Bahlil menyebut, kebijakan baru pemerintah ini hanya untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg agar tidak terlalu tinggi, atau bahkan jauh lebih mahal dibandingkan di tingkat agen maupun pangkalan resmi LPG Pertamina.
“Kenapa kok begini tapi Bapak Ibu semua mohon kasih kami waktu sedikit aja. Saya jamin barangnya gak langka, cuma masalahnya dari 100 meter, sekarang jauh lebih dari itu (pangkalan LPG),” ucapnya saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (03/02/2025).
Dia memastikan bahwa pelaku Usaha Mikro, Cecil, dan Menengah (UMKM) tetap akan mendapatkan LPG bersubsidi tersebut.
“Kita cari formulasilah, ini diberikan kepada Saudara-Saudara kita yang berhak, UMKM dapat,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, kebijakan ini dibuat karena pihaknya menerima laporan bahwa harga LPG 3 kg yang dijual ke pengecer lebih tinggi Rp 4.000-Rp 5.000 per tabung dari harga seharusnya atau dari pangkalan resmi Pertamina.
“Negara mensubsidi per kg itu Rp 12 ribu kurang lebih per kg. Kalau 3 kg itu berarti sekitar Rp 36 ribu per tabung. Laporan yang masuk ke kami subsidi LPG ini ada yang sebagian gak tepat sasaran, mohon maaf gak bermaksud curiga nih. Ada suatu kelompok orang beli LPG dengan jumlah tidak wajar, ini untuk apa, harganya naik. Harganya dimainkan dalam menertibkan ini kita buat regulasi. Harga di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan dinaikkan,” jelasnya.
“Cuma memang dengan pengecer tidak diberikan itu sekarang saya dapat memahami. Contoh di Jakarta Timur tepat saya tinggal pengecer itu cuma 100 meter saya dapat LPG, itu sekarang mungkin gak 100 meter, ini yang membuat ada peralihan, tetapi saya sudah meminta agar pengecer yang memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya jadi pangkalan supaya dia bisa kita kontrol harganya,” tuturnya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem UMKM melalui berbagai inisiatif strategis. Peraih Nobel Ekonomi Paul Romer dalam gelaran BRI Microfinance Outlook 2025, menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan skala dan integrasi dengan ekonomi yang lebih luas. Dia menekankan keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh bagaimana UMKM dapat tumbuh dalam ekosistem yang memungkinkan skala usaha meningkat dan integrasi dengan sektor ekonomi lainnya terjadi secara efektif.
Menurut Romer, tantangan utama dalam kebijakan terkait UMKM adalah kecenderungan untuk terlalu berfokus pada bantuan keuangan tanpa mempertimbangkan skala usaha dan integrasi ekonomi.
“Jika ingin serius membantu banyak usaha kecil berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Indonesia, maka yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menciptakan tempat-tempat di mana usaha kecil ini dapat berkembang dan berhasil,” ujarnya.
BRI memiliki inisiatif strategis dalam membangun ekosistem ekonomi desa melalui program unggulan Desa BRILiaN. Program ini berfungsi sebagai inkubasi yang berfokus pada pengembangan desa melalui empat pilar utama: penguatan BUMDes, digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan. Hingga akhir tahun 2024, BRI telah membina 4.327 desa BRILiaN di seluruh Indonesia, meningkat signifikan dibandingkan 3.178 desa pada tahun sebelumnya.
Desa BRILiaN merupakan wujud komitmen BRI sebagai agent of development yang terus mendukung upaya pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Program menjadi salah satu bagian dari integrasi aktivitas pemberdayaan seperti hyperlocal ecosystem yang akan membentuk suatu ekosistem konsolidasi mikro.
Dalam program ini, dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (Klaster) usaha mikro melalui Klasterkuhidupku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan usaha serta pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diberikan secara selektif. Dengan inisiatif ini, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih cepat dan memiliki daya saing di tingkat lokal maupun nasional.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI fokus kepada bisnis UMKM dan konsisten menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM. Komitmen tersebut kami wujudkan antara lain melalui penyaluran kredit kepada UMKM sebesar Rp 1.106 triliun atau 82 persen dari total Kredit BRI yang sebesar Rp. 1.353 Triliun per September 2024.
Sunarso juga mengungkapkan bahwa integrasi pelayanan kepada Ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro BRI, telah memperluas layanan kepada UMKM secara keseluruhan, sehingga saat ini telah menyalurkan kredit kepada total 50 juta nasabah UMKM, termasuk di dalamnya 36 juta nasabah Ultra mikro.
“Hasil riset BRI menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya melalui penyaluran kredit, tetapi membutuhkan pendampingan dan edukasi untuk menabung. Saat ini, BRI telah melayani lebih dari 180 juta rekening tabungan nasabah UMKM,” ungkapnya.
Sunarso pun menjabarkan berbagai Program Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh BRI yang diantaranya adalah sebagai berikut:
1. AgenBRILink
Inisiatif BRI untuk sharing economic, melibatkan warung kelontong yang menjalankan fungsi perbankan dengan digitalisasi bisnis proses. Saat ini jumlah AgenBRILink telah mencapai 1,06 juta agen, dengan volume transaksi mencapai Rp1.589 Triliun
2. Desa BRILiaN
Merupakan program pengembangan ekonomi desa sesuai potensi spesifiknya (desa wisata, desa kerajinan, desa pertanian, dll.), saat ini jumlah Desa Brilian yang diberdayakan BRI telah mencapai 4.327 Desa.
3. PARI
Integrated Commodity Platform yang memberikan kemudahan bagi pelaku ekosistem berdasarkan komoditas. Saat ini telah terdapat 85.298 user PARI.
4. Klasterku Hidupku
Program pemberdayaan berdasarkan kesamaan usaha dalam klaster/kelompok usaha. Saat ini jumlah klaster usaha yang diberdayakan BRI telah mencapai 33.804.
5. LinkUMKM
Merupakan Platform Online yang bertujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu, dan saat ini telah digunakan 8,9 juta user LinkUMKM.
6. Rumah BUMN
Wadah bagi kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan UMKM. Saat ini BRI telah memiliki 54 rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Contohnya harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina, untuk Pertamax (RON 92) sebelumnya Rp12.500/liter menjadi Rp12.900/liter. Pertamax Green 95 (RON 95) sebelumnya Rp13.400/liter menjadi Rp13.700/liter.
Lalu Pertamax Turbo (RON 98) sebelumnya Rp13.700/liter menjadi Rp14.000/liter. Dexlite sebelumnya Rp13.600/liter menjadi Rp14.600/liter. Pertamina Dex sebelumnya Rp13.900/liter menjadi Rp14.800/liter.
Namun, harga BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi, tidak mengalami perubahan pada Februari 2025 ini, masing-masing masih dibanderol Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.
Tak cuma Pertamina, Shell juga mengalami kenaikan harga BBM. Mengutip laman resminya, harga BBM jenis Shell Super atau setara Pertamax RON 92 kini dipatok Rp13.350/liter dari sebelumnya Rp12.810/liter. Shell V-Power menjadi Rp13.940/liter dari sebelumnya Rp 13.530/liter. Shell V-Power Diesel menjadi Rp15.030/liter dari sebelumnya Rp 14.030/liter. Lalu Shell V-Power Nitro+ menjadi Rp14.110/liter dari sebelumnya Rp13.730/liter.
Selengkapnya, berikut daftar harga baru BBM berlaku 1 Februari 2025 di Pertamina, Shell, Vivo, dan BP-AKR:
DeepSeek yang telah didirikan sejak 2023, baru ini mengguncang industri teknologi. Disebut-sebut modal yang digunakan untuk mengembangkan AI sangat kecil dibandingkan yang dikeluarkan raksasa teknologi lain.
Selain itu, kehadiran aplikasi DeepSeek R1 juga langsung diserbu banyak orang. Platform itu juga dibandingkan dengan OpenAI yang menjadi salah satu pemain utama AI sejak beberapa tahun terakhir.
Mac Daily News mengatakan kemunculan DeepSeek bisa menjadi positif untuk Apple. Sebab model AI yang terjangkau bisa memicu siklus pemutakhiran iPhone yang telah ditunggu dan memacu pertumbuhan baru, dikutip Jumat (31/1/2025).
Hal serupa juga diungkapkan manajer portofolio Parnassus Investments, Andrew Choi. Dia mengatakan biaya pengembangan AI turun akan membuat Apple kembali bangkit.
“Sepertinya biaya AI turun, artinya kita akan segera mencapai kurva S inovasi aplikasi dan adopsi AI dan saat itu terjadi, Apple akan segera bangkit,” jelasnya.
Kinerja Apple memang terus memburuk. Termasuk di China, yang kemungkinan akan kehilangan pangsa pasar di negara itu.
Kedua model yang akan segera dirilis juga tidak akan membantu kinerja Apple. Karena ponsel tersebut mendukung eSIM, yang sayangnya tak terlalu populer di China.
“Kedua model ini dapat menghadapi tantangan momentum pengiriman kecuali jika desainnya dimodifikasi,” tulis Analis dari TF International Securities, Ming-Chi Kuo.
Melihat fakta tersebut, Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues menilai perempuan punya andil besar terhadap perekonomian, minimal di lingkup keluarga atau rumah tangga. Artinya, ketika perempuan berpartisipasi dalam perekonomian seperti halnya laki-laki, hal ini berpotensi menambah sekitar US$ 28 triliun dalam produk domestik bruto (PDB) global.
“Jadi agar perempuan di negara mana pun dapat mencapai potensinya sepenuhnya, maka penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian agar negara tersebut dapat tumbuh,” ungkap dia dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).
Melihat hal itu lanjut Harsha, komposisi tenaga kerja perempuan sudah seharusnya ditingkatkan. Saat ini, Indonesia masih mengalami kesenjangan gender dalam aspek partisipasi angkatan kerja. Dia menyambut positif terkait langkah Pemerintah Indonesia yang memiliki target untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dari 55% menjadi 65%.
“Dan untuk melakukan itu, ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan terkait UMKM perempuan. Mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi angkatan kerja adalah hal yang akan menghasilkan manfaat ekonomi yang substansial bagi perempuan dan perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Diperkirakan jika Indonesia dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan agar setara dengan negara-negara Asia Timur lainnya, maka ekonomi negara ini dapat tumbuh dengan tambahan sebesar USD 62 miliar.
Peran perempuan juga cukup signifikan dalam perkembangan UMKM. Harsha mengatakan, terdapat sekitar 65 juta UMKM yang eksis di Indonesia dan telah menyerap jutaan tenaga kerja. Para pekerja yang tergabung dalam UMKM pun bisa berkontribusi sekitar 61% dari PDB Indonesia.
Yang menarik adalah 55% UMKM Indonesia mempekerjakan lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Artinya, ada keuntungan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang berinvestasi dengan mempekerjakan kaum perempuan.
Meski demikian, Harsha melihat tantangan sektor UMKM cukup berat terlepas dari potensi pertumbuhannya yang cukup cerah. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan juga seluruh dunia.
“Ini adalah sesuatu yang kita lihat secara global dan tantangannya karena mereka (UMKM) berstatus informal. Mereka tidak memiliki data, tidak ada agunan, serta tidak ada informasi untuk menilai risiko agar bank dapat meminjamkan dana kepada mereka. Dan di sini di Indonesia, hanya 16% UMKM yang memiliki pinjaman formal,” tandasnya.
Penyebabnya adalah angka kelahiran yang tidak bisa mengejar angka kematian. Tren penurunan itu terjadi setelah lebih dari enam dekade mengalami pertumbuhan populasi.
Pada 2023, populasi China juga menurun mencapai 2,8 juta. Penurunan juga terjadi pada tahun sebelumnya, meski tak terlalu banyak sekitar 850 ribu.
“Populasi mencapai 1,408 miliar pada akhir tahun 2024, turun dari 1,410 miliar pada tahun 2023,” ujar laporan resmi itu dikutip AFP.
Kepala risiko negara Asia di BMI, Darren Tau mengatakan tren penurunan yang berlanjut bisa menjadi ancaman untuk angkata kerja China. Termasuk juga menghadapi pertumbuhan PDB pertahun selama 10 tahun ke depan.
Economict Intelligence Unit (EIU) mengatakan populasi akan menyusut pada 2050 menjadi 1,317 miliar. Kemudian akan kembali menurun hingga setengah mencapai 732 juta pada 2100.
“Tingkat kesuburan di negara ini menurun lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di kawasan seperti Korea Selatan dan Jepang,” kata ekonom senior EIU, Tianchen Xu.
Tay dari BMI menjelaskan kenaikan biaya mengurus anak jadi alasan keluarga China enggan memiliki anak. Menurutnya ini karena mereka hidup di negara maju.
Sebab, semakin maju sebuah negara akan membuat biaya membesarkan anak semakin mahal. Dia menuturkan di negara maju perlu banyak memerlukan investasi yang besar untuk tiap anak.
“Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak pula keterampilan yang harus dimiliki oleh para pelaku perekonomian, dan dengan demikian, investasi yang diperlukan untuk setiap (anak) akan meningkat sebesar jumlah tersebut,” jelasnya.
China juga menghadapi masalah selain tingkat penurunan populasi yang tajam. Yakni risiko lonjakan beban fiskal dari masyarakat berusia tua dan pensiunan yang perlu insentif untuk hidup.
“Perhitungan kami menunjukkan bahwa jika usia pensiun dinaikkan menjadi 65 tahun pada tahun 2035, kekurangan anggaran pensiun dapat dikurangi sebesar 20% dan pensiun bersih yang diterima dapat ditingkatkan sebesar 30%, yang berarti meringankan beban pemerintah dan rumah tangga,” kata laporan EIU.
Dwikorita mengatakan, pemodelan itu dilakukan dalam rangka persiapan mengantisipasi ancaman gempa megathrust. Hal itu dibeberkannya saat jadi pembicara dalam webinar “Resolusi 2025: Mitigasi Bencana Geologi” yang ditayangkan Teknik Geofisika ITS di kanal Youtube resminya, 17 Januari 2025.
Dia menjelaskan, dari hasil pemodelan itu dapat diprediksi, wilayah yang akan terkena dampak guncangan gempa itu adalah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan dengan intensitas V-VII MMI dengan deskripsi terjadi kerusakan sedang-berat.
“Ini kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah dan piak terkait agar melakukan antisipasi dan kesiapan. Kita nggak tahu apakah terjadi 2025, atau 2000 sekian, Wallahu A’lam ya, tapi kita harus siap,” katanya, dikutip Selasa (28/1/2025).
Skenario model gempa megathrust Selat Sunda itu, ujarnya, dilengkapi dengan skenario model tsunami, tingginya bisa di atas 3 meter.
“Bisa 10 meter lebih, belasan meter, bahkan mungkin 20 meter. Yaitu di Pantai Selat Sunda, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bengkulu. Teluk Jakarta juga kena, tapi hanya sekitar 50 cm, sekitar itu” papar Dwikorita.
“Nah ini kami juga buat model yang sama dengan asumsi gempa megathrust di berbagai wilayah. Misalnya di Kota Cilegon, itu kan kota industri ya. Dampaknya bisa ada bencana ikutan. Peta-petanya sudah kami sampaikan ke pihak berwenang, pemerintah daerah terkait,” tambahnya.
Demi mengantisipasi megathrust, kata Dwikorita, BMKG juga melipatgandakan peralatan yang dibutuhkan untuk sistem peringatan dini, terutama tsunami, jika gempa megathrust terjadi.
“Megathrust benar-benar kami jaga, kita lipatkan jumlah sensornya. Dan kita juga sedang siapkan sistem peringatan dini gempa bumi, sedang dalam proses penyiapan, dan bekerja sama dengan Taiwan,’ sebutnya.
“Kami juga pasang sensor-sensor muka laut, sensor-sensor cuaca, sirene Tsunami. Khusus megathrust Selat Sunda, kami kontribusi 15 sirene dan juga edukasi masyarakat. Karena menurut Undang-Undang tidak mengamanatkan BMKG menyiapkan sirene tsunami, jadi sebenarnya bukan wewenang BMKG. Karena di situ potensi terjadi multibencana,” kata Dwikorita.
Selain di megathrust Selat Sunda, BMKG juga melakukan pemodelan gempa dahsyat di megathrust Mentawai-Siberut dengan skenario guncangan mencapai M8,9.
“Jika terjadi, guncangan itu diprediksi akan berdampak ke Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, sebagian Riau, Bengkulu, dan Sumatra Utara, mencapai skala intensitas VII-VIII dengan deskripsi terjadi kerusakan berat,” ungkap Dwikorita.
“Dan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait. Skenario model tsunaminya juga sudah disampaikan. Ketinggiannya bisa lebih dari 3 meter di Pantai Kepualuan Mentawai, Sumatra Barat, dan sebagian Bengkulu dan Sumatra Utara,” jelasnya.
Alasan Kenapa BMKG Siap Siaga
Lalu, bagaimana sebenarnya potensi ancaman megathrust di Indonesia? Kenapa BMKG sampai bersiap siaga hingga menambah peralatan-peralatannya?
Dwikorita menuturkan, kejadian gempa bumi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Dia pun mengingatkan pentingnya pendekatan mitigasi bencana geohidrometeorologi. Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi juga bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.
Disebutkan, letak Indonesia memang berlokasi di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Selain itu, terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi/ megathrust, serta 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Juga, masih banyak lagi yang belum teridentifikasi.
“Aktivitas kegempaan yang termonitor BMKG mengalami lompatan. Berdasarkan data aktivitas data gempa jangka panjang, ada pola kejadian gempa di Indonesia terus meningkat setiap tahun,” katanya.
“Rata-rata kejadian gempa di tahun 1990-2008 sekitar 2.254 gempa per tahun. Namun, tahun 2009-2017 meningkat jadi 5.389 kejadian gempa. Kemudian melompat mulai tahun 2018-2019, bahkan 2020 ya, melompat bahkan 2018 itu 12.062, 2019 itu masih 11.731,” ucap Dwikorita.
Lalu, terjadi lonjakan kejadian gempa yang signifikan di tahun 2024. Tercatat ada 29.869 kali kejadian gempa, dengan jumlah alat kurang lebih sama dengan tahun 2023.
“Poinnya di sini memang terjadi tren peningkatan aktivitas kegempaan. Terutama untuk gempa dangkal ini memang meningkat. Juga ada fenomena patahan-patahan aktif di darat semakin banyak yang jadi sumber gempa,” terangnya.
“Tren gempa merusak di Indonesia terus terjadi. Dan tahun 2024, terjadi 20 kali gempa merusak. Kalau tahun 2018-2023, 119 kali gempa merusak. Jadi tadi, ada sedikit penurunan dari tahun 2020-2023 meski masih 11.000-an, tapi gempa merusaknya semakin meningkat,” papar Dwikorita.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, jelasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 31/2009 dan turunannya, tugas utama BMKG itu memberikan layanan berupa informasi, info dini gempa bumi, dan peringatan dini Tsunami. Juga informasi tentang cuaca dan iklim, serta informasi kualitas udara dan peringatan dininya,.
“Sehingga, kami harus terus mewaspadai zona seismic gap yang ada di Selatan Banten dan Selat Sunda, sudah ada sejak tahun 1757 dan di Wilayah Mentawai-Siberut itu sudah sejak 1797. Sudah lebih 227 tahun. Sudah seharusnya kami bersiap untuk itu,” ungkapnya.
Seismic gap megathrust Selat Sunda, kata dia sudah mencapai 267 tahun dan seismic gap di Mentawai-Siberut sudah 227 tahun.
Padahal, lanjutnya, megathrust Nankai di Jepang “hanya” 78 tahun dan sudah lepas. Begitu juga dengan megathrust Tohoku-Oki yang sudah lepas juga di tahun 2011, ada seismic gap 176 tahun.
Kemudian, megathrust Aceh-Andaman yang juga sudah rilis energi, dengan seismic gap 97 tahun.
“Nah yang belum terjadi yang sedang ditunggu itu adalah di Selat Sunda dan di Mentawai-Siberut, sudah lebih dari 227 tahun. Sehingga, sudah seharusnya kami untuk bersiap untuk itu. Teknologi kita tingkatkan, kita bangun terus sistemnya,”katanya.
Dia pun memaparkan data yang menunjukkan aktivitas gempa terlihat jarang di zona seismic gap Selat Sunda.
“Kenapa kita sebut seismic gap di situ karena memang ada kekosongan. Ada gap. Dan di situ kita khawatir akan terlepas sewaktu-waktu. Karena masanya sudah terlewati,” warning Dwikorita.
Daftar 13 Segmen Megathrust Ancam Wilayah RI
Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut daftar 13 segmen megathrust yang mengancam Indonesia:
1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9
2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4
3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7
4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7
5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7
6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5
7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2
8. Megathrust Nias-Simelue dengan potensi gempa M8,7
9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8
10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9
11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5
Ternyata ada legenda unik di balik bahan baku kue keranjang dan awal mula kue bertekstur lengket tersebut menjadi sajian khas Imlek.
Mengutip China Highlights, Senin (27/1/2025), cerita rakyat di China menyebut bahwa setiap penghujung tahun ada Dewa Dapur yang bertugas membuat “laporan tahunan” kepada Kaisar Giok. Untuk mencegah Dewa Dapur menjelek-jelekkan rumah mereka, orang-orang menawarkan Nian Gao atau kue keranjang sebagai ‘penutup mulut’.
Ini juga yang konon menjadi alasan mengapa kue keranjang terbuat dari tepung ketan yang lengket. Tekstur lengket sengaja dibuat untuk membuat mulut Dewa Dapur sulit terbuka sehingga tak bisa melaporkan hal-hal yang buruk.
Sumber lain menyebut bahwa nian gao dipercaya sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Setelah Kalender China didirikan pada Dinasti Zhou (abad ke-11 SM – 256 SM), orang Tionghoa mulai memiliki konsep “tahun”. Sejak saat itu, orang mempersembahkan nian gao sebagai persembahan kepada dewa dan leluhur mereka.
Pada Dinasti Tang (618 – 907 M), nian gao menjadi makanan tradisional China yang dimakan selama Festival Musim Semi. Kemudian, pada Dinasti Qing (1636 – 1912), nian gao berkembang menjadi makanan ringan rakyat yang biasa dimakan sepanjang tahun, tetapi tetap menjadi suguhan khusus untuk festival tersebut.
Kue keranjang atau nian gao sendiri melambangkan kemakmuran. Kata ‘nian gao’ terdengar seperti ‘semakin tinggi dari tahun ke tahun’. Karena itu kue ini melambangkan peningkatan diri dari tahun ke tahun, baik dalam pekerjaan, bisnis, keluarga dan pendidikan. Untuk alasan tersebut, memakan kue keranjang selama periode Tahun Baru Imlek dianggap akan membawa keberuntungan.
Kue keranjang sebenarnya dijual sepanjang tahun, namun pada Tahun Baru Imlek, penjualan kue ini meroket tajam. Sebab, kue keranjang disebut dapat menyatukan keluarga, memperkuat ikatan, serta mencegah mereka mengatakan sesuatu yang buruk saat makan bersama.
Alhasil, ia meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai Rp 306,69 triliun.
Ekonom yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, risiko tekanan terhadap potensi pertumbuhan ekonomi itu akan muncul bila kebijakan pemangkasan itu salah sasaran, seperti mengalihkan belanja modal untuk program tertentu yang memiliki efek rambatan minim untuk jangka pendek.
“Kegiatan MBG (makan bergizi gratis) misalnya, punya multiplier effect-nya, kegiatan perjalanan dinas punya multiplier effect-nya, nah ketika yang satu dikurangi untuk tambah yang lain, netto effect-nya ini yang harus diriset benar-benar,” kata Telisa kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/1/2025).
“Nah untuk tahap awal ini efek kontraktifnya yang lebih kelihatan, sedangkan efek ekspansifnya ada jeda jadi ini bisa jadi downside risk di pertumbuhan ekonomi 2025,” tegasnya.
Telisa menekankan, sebetulnya beberapa kebijakan yang dipangkas Prabowo menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa terakhir, seperti perjalanan dinas yang bisa meningkatkan aktivitas usaha sektor transportasi dan perhotelan. Namun, ketika anggaran itu hanya diprioritaskan untuk satu program malah akan menghilangkan efek pertumbuhan di sektor itu.
“Karena biasanya yang transportasi, hotel, kan lebih bersifat langsung, tapi kalau MBG kan mungkin ada efek langsung tapi ada multiplier efek yang butuh waktu karena ini kan program baru,” ungkap Telisa.
Sementara itu, ekonom yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, konsep pemangkasan anggaran untuk efisiensi dan efektifitas secara umum memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah, untuk menjamin dana belanja negara digunakan sepenuhnya untuk masyarakat.
Namun, ia menekankan, realokasi dari anggaran tersebut yang menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, tidak hanya digunakan untuk program-program yang sifatnya temporer, melainkan untuk jangka panjang seperti program swasembada pangan dan energi.
“Asalkan anggaran tersebut dialokasikan ke anggaran yang berdampak ke masyarakat luas dan jangka panjang, seperti untuk swasembada pangan dan energi, bukan hanya program yang sifatnya temporer,” ucap Esther.
Selain itu, ia mengingatkan, yang penting menjadi catatan berikutnya dari kebijakan pemangkasan anggaran ini ialah pemerintah harus membuat key performance indicator supaya realokasi belanja yang telah dilakukan lebih terukur.
“Intinya harus ada evaluasinya key performance indicatornya untuk setiap anggaran yang dikeluarkan jika ingin APBN tepat sasaran atau tidak. Selama ini kan memang anggaran banyak dialokasikan ke belanja rutin,” tuturnya.
“Nah, kalau anggaran yang sama dialokasikan ke belanja modal lebih banyak tidak ada efek downside perekonomian. Tapi memang kalau pengurangan anggaran semua belanja termasuk belanja modal maka itu akan berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi,” tegas Esther.
Sebagaimana diketahui, dalam diktum ketiga Inpres 1/2025, Prabowo menginstruksikan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Lalu, efisiensi ini diprioritaskan untuk belanja selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025, anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum, kecuali yang disetor ke kas negara 2025.
Adapula anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.
