Pihak WhatsApp pun menjelaskan alasan tersebut untuk melindungi privasi saat pengguna memblokir seseorang.
“Kami sengaja membuat ini ambigu untuk melindungi privasi Anda saat Anda memblokir seseorang. Dengan demikian kami tidak bisa memberitahu Anda jika Anda diblokir oleh orang lain.” jelas WhatsApp dikutip Minggu (5/1/2025).
Berikut 6 tanda WhatsApp Anda diblokir orang
1. Tidak Ada Foto Profil
Anda mungkin telah diblokir orang jika tidak bisa melihat foto profilnya. Namun ini juga bisa berarti lain, misalnya orang itu memang tidak menggunakan foto, sengaja menyembunyikannya atau tidak menyimpan kontak Anda dalam WhatsApp-nya.
2. Ceklis Satu
Jika pesan yang Anda kirimkan hanya ceklis satu mungkin telah diblokir kontak tersebut. Karena pesan yang terkirim akan memperlihatkan ceklis dua dan berubah menjadi biru saat telah dibaca.
Namun ada kemungkinan lain. Ceklis satu juga bisa berarti ada masalah pada akses internet.
3. Status Last Seen
Last Seen merupakan fitur untuk menginformasikan kapan pengguna aktif menggunakan WhatsApp. Jika Anda tidak bisa melihatnya, mungkin Anda sudah diblokir oleh pengguna tersebut. Akan tetapi hilangnya Last Seen juga bisa berarti pengguna mematikan fungsinya.
4. Tidak Bisa Ditelepon
Saat menggunakan telepon di WhatsApp akan ada status ‘memanggil’. Namun saat kontak Anda diblokir, tulisannya hanya ‘berdering’.
Tapi perlu diingat informasi itu bisa jadi karena orang yang ingin kita hubungi sedang tidak mendapatkan akses atau sulit mengakses internet. Selain itu bisa karena paket datanya habis.
5. Tidak Bisa Melihat Status
Tanda ini juga bisa berarti karena mungkin pengguna mengaktifkan fitur Privat Status ke beberapa orang saja. Dengan begitu tidak semua orang bisa melihat unggahan Status di WhatsApp.
6. Tidak Bisa Diundang di Grup
Terakhir, tanda diblokir adalah terkait grup. Anda tidak bisa memasukkan sebuah akun ke grup WhatsApp.
Awalnya, aksi perampokan ini berjalan lancar, namun akhirnya terbongkar akibat ulah istri Nakamura yang suka memamerkan harta.
Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1946, dikenal sebagai Peristiwa Nakamura, dan melibatkan penggelapan besar-besaran terhadap rumah gadai negara di akhir perang.
Sejarawan Ben Anderson dalam bukunya “Revoloesi Pemoeda” (2018) mencatat bahwa kantor Pegadaian di Jl. Kramat, Jakarta Pusat, menjadi pusat sentralisasi harta selama pendudukan Jepang. Sehingga, terdapat ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya di kantor itu.
Jepang berupaya memindahkan seluruh barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke pegadaian Jl. Kramat. Namun, ketika Jepang hengkang dari Indonesia, harta-harta itu menjadi tak bertuan.
Sesuai hukum perang, maka seharusnya harta tersebut jadi milik pemerintah Indonesia. Meski begitu, praktiknya tidak sederhana. Terjadi kebingungan di antara tentara Jepang yang ada di Indonesia.
Pada titik ini, Vincent Houben dalam Histories of Scale (2021) mencatat Kapten Hiroshi Nakamura terprovokasi memiliki barang tersebut. Terlebih, dia bisa dengan mudah melakukan pencurian sebab dia punya jabatan penting di Indonesia.
Menurut Vincent Houben aksi ini didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira. Provokasi tersebut mendorong Nakamura melakukan tindakan kriminal: pencurian. Dia membawa truk ke Jl. Kramat untuk memboyong seluruh harta yang tersebar dalam 20-25 koper.
Menurut catatan De Locomotief (1/8/1948), harta yang dirampok Nakamura mencapai 960 kg emas senilai 10 hingga 80 juta gulden. Setelahnya, dia membawa harta tersebut ke rumah istri simpanannya, Carla Wolff, dan membawanya ke suatu taman milik seorang pengusaha China.
Aksi Nakamura ini berjalan lancar. Tak ada satupun yang mengendusnya sebab banyak orang masih sibuk mengurusi kemerdekaan. Praktis, harta tersebut membuat Nakamura dan Carla bisa hidup tenang di Indonesia dan kaya raya.
Akan tetapi, semua berubah akibat ulah istrinya sendiri. Setelah punya harta, gaya hidup Carla langsung berubah. Dia jadi hedon, suka pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta.
“Saya lebih kaya dari Ratu Belanda. Saya akan tidur di ranjang emas dan para tamu akan makan dari piring emas,” kata Carla dikutip dari Rampok (2012).
Ketika sikap itu ditunjukkan Carla, perwakilan intelijen Belanda dan Inggris menjadi curiga. Terlebih, Carla ketika itu punya posisi penting sebagai anggota Organisasi Gerilya Hindia Belanda atau Nederlandsch Indies Guerilla (NIGO).
Intel itu heran soal asal-usul harta Carla. Alhasil, mereka melakukan investigasi dan terkuaklah bahwa itu semua hasil curian. Sayang, intel tersebut bukannya melaporkan, tapi ikut-ikutan memiliki harta tersebut. Mereka mengambil 20 kg emas hasil curian.
Dalam dunia pencurian, ada anggapan kalau aksi kejahatan diketahui banyak orang, makin besar pula risiko terbongkar. Pada akhirnya, anggapan ini benar terjadi. Akibat ulah Carla, makin banyak orang tahu ada aksi kriminal melibatkan tentara Jepang.
Semua ini berujung pada terbongkarnya kasus oleh pemerintah Belanda yang menduduki Jakarta. Mulai dari Nakamura, Carla Wolff, Nomura Akira, dan dua intel itu, ditahan oleh Belanda dan dinyatakan bersalah.
Menurut koran Het dagblad (24/6/1946) Nomura dinyatakan terlibat karena dia mengaku turut menikmati hasil rampokan karena berkedudukan sebagai atasan Nakamura. Nomura juga mengaku telah membuka 9 koper emas selama sehari di sebuah rumah. Kemudian, koper-koper itu dibawa ke kantor militer Jepang di Jakarta.
Akibat terbukti terlibat dalam perampokan, keempat tersangka resmi ditahan.
Nakamura mendapat hukuman paling berat. Sedangkan, Wolff dihukum 8 bulan penjara. Menariknya, ratusan kilogram emas tersebut tak diketahui wujudnya usai kasus itu terbongkar.
Saat penyelidikan kasus, pihak berwenang menyebut hanya menerima emas setara 1 juta gulden saja, sedangkan sisanya tak jelas kemana.
Ada yang menyebut Nakamura menyimpan sisa emas di suatu tempat yang dirahasiakan saat kepergok polisi. Ada pula yang mengatakan emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, satu hal yang pasti sisa keberadaan emas tersebut sampai sekarang tak diketahui di mana.
Semula, Dadan menjelaskan bahwa kebijakan HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri telah berakhir pada 31 Desember 2024. Hal itu tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
“Kalau aturannya kalau diperluas, itu kan harus sedang yang dipimpin oleh Presiden,” kata Dadan ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2024).
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan HGBT yang kemungkinan akan dilanjutkan untuk tujuh sektor industri. Namun dengan tetap mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara.
“Yang dapat HGBT itu yang sudah ada kontrak PJBG. Kontraknya berdasarkan harga komersial mereka dengan penyedia. Sekarang udah putus yang 2024, 31 Desember HGBT udah stop. Tapi nanti pemerintah memutuskan untuk HGBT yang mana yang diperpanjang, mana yang akan berlanjut, itu tuh kebijakan harganya,” ujarnya.
Adapun, karena kelanjutan kebijakan HGBT hingga saat ini belum diputuskan, maka harga gas untuk industri akan mengikuti harga komersial yakni di atas US$ 6 per MMBTU.
“Jadi nanti kalau sekarang kan, belum ada aturannya untuk yang itu. Ya sekarang berjalan. Yang harganya komersial. Tapi nanti kalau diputuskan, kalau diputuskan itu berlakunya dari 1 Januari,” ujarnya.
Dilansir dari Refinitiv, rupiah melemah 0,62% terhadap dolar AS ke posisi Rp 16.190/US$1 pada penutupan perdagangan 2 Januari 2025. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi perdagangan hari terakhir 2024, Selasa (31/1/2024) yang menguat sebesar 0,25%.
Di sepanjang perdagangan hari ini, rupiah sempat anjlok lebih dari 1% di tengah banyaknya rilis data ekonomi mulai dari inflasi hingga PMI Manufaktur.
Jika dilihat secara historis selama 10 tahun terakhir, 80% atau sebanyak delapan kali kejadian rupiah terpantau mengalami pelemahan di awal perdagangan Januari. Bahkan ini keempat kalinya rupiah terdepresiasi di awal tahun yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Rupiah melemah di tengah semakin memudarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral AS (The Fed) pada 2025 setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden Amerika Serikat melawan Kamala Harris.
Fokus Trump untuk memperkuat ekonomi dalam negeri diperkirakan akan membuat inflasi AS menguat. Hal ini tentu berpotensi berdampak pada suku bunga The Fed yang semakin sulit untuk diturunkan.
Berdasarkan survei CME FedWatch Tool, pasar berekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya sebesar 50 basis poin (bps) di tahun ini dengan pemangkasan pertama di semester I-2025 dan pemangkasan berikutnya di semester II-2025.
Jika hal ini terjadi atau bahkan tidak memangkas suku bunga di 2025, maka risiko rupiah untuk kembali tertekan lebih dalam akan semakin besar.
Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) perlu saling berkolaborasi aktif untuk memitigasi risiko lebih lanjut di tengah dunia yang tidak stabil.
Hal ini diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12/2024) malam kemarin, usai menghadiri rapat agenda tertutup KAS APBN Tahun 2024 dan Launching Coretax di Kementerian Keuangan.
Adapun yang termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM) antara lain hunian mewah dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih, jet pribadi, yacht, senjata api, balon udara, senjata api, dan peluru senjata api.
Sementara itu, barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat umum seperti beras, daging, deterjen, sabun, pulsa, hingga langganan layanan streaming, tetap mengacu pada PPN 11% yang sudah berlaku sejak 2021.
Artinya, dua layanan streaming populer untuk musik (Spotify) dan film (Netflix) di Indonesia tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12%. Berikut daftar harga langganannya:
Salah satu korbannya adalah Cyberhaven, perusahaan perlindungan data berbasis California yang mengonfirmasi peretasan melalui pernyataan pada Jumat (27/12) pekan lalu.
“Cyberhaven bisa mengonfirmasi penyerangan siber berbahaya selama malam Natal yang berdampak pada ekstensi Chrome kami,” kata perusahaan tersebut, dikutip dari Reuters, Senin (30/12/2024).
Menurut Cyberhaven, penyerangan ke ekstensi Chrome perusahaan merupakan bagian dari kampanye lebih luas yang menargetkan berbagai developer dan perusahaan.
“Kami secara aktif berkooperasi dengan penegak hukum federal,” ujarnya.
Dampak geografis dari penyerangan ini tidak diketahui.
Ekstensi browser biasanya digunakan pengguna internet untuk melakukan kustomisasi dalam penjajalan web di browser. Misalnya, pengguna bisa mengaktifkan ekstensi yang secara otomatis memberi notifikasi atau mengumpulkan kupon terhadap situs-situs belanja.
Dalam kasus Cyberhaven, ekstensi Chrome-nya digunakan untuk membantu perusahaan memonitor dan mengamankan data klien yang berselanjar di berbagai situs internet.
Jaime Blasco, pendiri Nudge Security asal Austin, mengatakan pihaknya menemukan beberapa ekstensi Chrome perusahaan yang juga dibobol seperti Cyberhaven. Setidaknya, satu pembobolan terdeteksi pada pertengahan Desember.
Blasco mengatakan salah satu ekstensi Chrome perusahaan yang terdampak berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI) dan virtual private networks (VPN).
“Saya percaya pembobolan ini tidak secara khusus menargetkan Cyberhaven. Menurut saya, pembobolan ini terjadi secara acak,” kata Blasco.
Lembaga pengawas siber AS (CISA) memberikan beberapa pertanyaan kepada perusahaan yang menjadi korban. Permintaan konfirmasi ke Alphabet (Google) yang merupakan perusahaan pemilik browser Chrome, tak segera ditanggapi.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Community of Practices (CoP) Artificial Intelligence Kementerian Keuangan pada Jumat (20/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Anggito menyoroti potensi besar AI dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dengan AI, kita dapat mendeteksi anomali dalam laporan keuangan hingga menganalisis data keuangan untuk menghitung korelasi antara jumlah alokasi anggaran dengan outcome yang dicapai,” ungkapnya, dalam siaran pers, dikutip Minggu (29/12/2024).
AI dinilai mampu memberikan rekomendasi bentuk intervensi yang perlu dilakukan pemerintah guna merespons berbagai permasalahan keuangan. Selain itu, pemanfaatan AI diharapkan mampu mendorong perencanaan strategis yang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan negara dan efisiensi belanja.
Anggito berharap anggota CoP AI Kementerian Keuangan dapat berkolaborasi menghasilkan inisiatif-inisiatif visioner seputar pemanfaatan AI dalam pengelolaan keuangan negara. “Harapannya, CoP AI Kementerian Keuangan dapat melahirkan langkah-langkah visioner yang mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memperkuat tata kelola keuangan negara.
AI dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari pengawasan hingga perencanaan yang lebih akurat dan terukur. Anggito pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong penggunaan AI sebagai bagian dari reformasi digital yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Keuangan untuk terus berinovasi dalam mengelola keuangan negara demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Trump, yang selama masa jabatan pertamanya pada 2017-2021 bersikeras untuk melarang TikTok dengan alasan keamanan nasional, kini mengambil langkah berbeda. Dalam dokumen yang diajukan, tim hukumnya meminta agar tenggat waktu divestasi TikTok ditunda guna memberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara politik.
“Mengingat sifat unik dan kompleksitas kasus ini, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang demi memberikan ruang bernapas untuk menangani isu-isu ini,” tulis tim hukum Trump dalam dokumen tersebut, dilansir AFP, Sabtu (28/12/2024).
Dalam dokumen hukum yang diajukan, Trump sejatinya tidak mengambil sikap atas legalitas kasus TikTok saat ini.
“Presiden Trump tidak mengambil posisi atas substansi hukum dalam perselisihan ini,” tulis John Sauer, pengacara Trump, dalam dokumen yang dikenal sebagai amicus curiae atau “teman pengadilan”.
Sebagai gantinya, Trump meminta pengadilan untuk menunda tenggat waktu divestasi hingga 19 Januari 2025. Hal ini, menurut Sauer, akan memungkinkan pemerintahan Trump yang akan datang untuk mencari resolusi politik terhadap permasalahan tersebut.
“Dia dengan hormat meminta pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu dalam undang-undang divestasi hingga pengadilan memutuskan perkara ini, sehingga memberikan kesempatan bagi Pemerintahan Trump yang akan datang untuk mengejar penyelesaian politik atas pertanyaan-pertanyaan dalam kasus ini,” tambahnya.
Sikap Berbeda
Selama masa jabatan pertamanya, Trump bersikap keras terhadap TikTok. Dia mengeklaim bahwa aplikasi berbagi video yang populer di kalangan anak muda Amerika itu berpotensi digunakan oleh pemerintah China untuk mengakses data pengguna di AS atau memanipulasi konten yang mereka lihat.
Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh sejumlah pejabat dan politisi lain, termasuk dari partai oposisi.
Trump saat itu meminta agar TikTok dijual kepada perusahaan AS dengan sebagian hasil penjualannya masuk ke pemerintah. Meski langkah ini gagal dilakukan selama masa jabatannya, penerusnya, Presiden Joe Biden, melangkah lebih jauh dengan menandatangani undang-undang yang melarang aplikasi tersebut dengan alasan serupa.
Namun, baru-baru ini, Trump menyatakan perubahan sikapnya terhadap TikTok.
Dalam wawancara dengan Bloomberg sebagaimana dikutip dari AFP, dia mengatakan bahwa TikTok penting untuk menjaga persaingan di dunia media sosial.
“Sekarang saya berpikir ulang, saya mendukung TikTok, karena Anda butuh persaingan,” kata Trump. “Jika tidak ada TikTok, Anda hanya punya Facebook dan Instagram-dan itu, Anda tahu, hanya Zuckerberg.”
Komentar ini merujuk pada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook dan CEO Meta, perusahaan teknologi yang juga memiliki Instagram.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai kondisi perekonomian yang tidak baik membuat saat ini bukan waktu yang pas untuk menaikkan PPN.
“Untuk kebaikan semua pihak, sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan PPN 12% tersebut sampai keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk itu,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).
Meski kenaikan PPN 12% sudah diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah justru akan melanggar konstitusi bila memaksakan kebijakan itu di tengah kondisi seperti saat ini.
“Hal demikian jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena konstitusi mengharapkan semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% dinilai tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini didasari oleh dampak inflasi yang terbilang rendah atas kenaikan PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di angka 1,6%.
“Dampak kenaikan PPN 11% menjadi 12% adalah 0,2%. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target APBN 2025 di kisaran 1,5%-3,5%,” papar Dwi dalam pernyataan resminya, dikutip Kamis (26/12/2024)
Hingga pukul 11.36 WIB, petisi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut telah ditandatangani oleh 187.062 orang di situs Change.org.
Pelopor dari petisi ini ialah sebuah akun bernama Bareng Warga. Akun itu telah memulai petisi sejak 19 November 2024. Pada 25 November 2024 lalu, penandatangan petisi tolak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% baru sebanyak 6.700 warga.
Akun tersebut pun turut melampirkan alasan pentingnya petisi ini dibuat. Salah satu narasi yang dituliskan dalam alasan petisi ini dibuat ialah kenaikan PPN bisa membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat umum menjadi mahal, mulai dari sabun mandi hingga BBM.
“Rencana menaikan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat,” dikutip dari lama Change.org.
“Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis akun Bareng Warga dalam bagian alasan petisi ini dibuat.
Mereka juga melampirkan pendapat bahwa daya beli masyarakat hingga kini terus anjlok didasari pada data tingginya jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 4,91 juta orang pada Agustus 2024. Di sisi lain, jumlah pekerja formal di Indonesia juga sangat tinggi, mencapai 57,94% dari total jumlah pekerja di Indonesia yang sebanyak 144,64 juta orang.
Dari sisi pendapatan masyarakat pekerja mereka anggap juga sangat kecil yakni hanya Rp 5,06 juta di Jakarta pada 2024. UMP Jakarta itu mereka anggap jauh lebih kecil dari kebutuhan hidup layak Jakarta yang sebesar Rp 14 juta per bulan. Mereka mengutip data Badan Pusat Statistik pada 2022.
“PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas. Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis akun Bareng Warga.
