REMEMBERINGNEVER

Pengadilan Amerika Serikat (AS) menolak permintaan TikTok untuk perpanjangan waktu setelah putusan banding pada 13 Desember 2024 lalu.

TikTok kini harus bergerak cepat dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk memblokir atau membatalkan aturan yang mengharuskan perusahaan induknya, ByteDance, untuk melepaskan diri dari aplikasi video pendek paling lambat 19 Januari mendatang.

“TikTok dan ByteDance pada hari Senin telah mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia, meminta lebih banyak waktu untuk mengajukan kasus mereka ke Mahkamah Agung AS,” mengutip Reuters, Sabtu (14/12/2024).

Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut telah memperingatkan bahwa tanpa tindakan pengadilan, aturan tersebut akan menutup TikTok, salah satu platform percakapan paling populer di negara ini yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestiknya.

Namun pengadilan menolak tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa TikTok dan ByteDance belum mengidentifikasi kasus sebelumnya yang mana pengadilan, setelah menolak tantangan konstitusional terhadap aturan Kongres, telah memerintahkan agar aturan tersebut tidak berlaku sementara peninjauan kembali dilakukan di Mahkamah Agung.

Seorang juru bicara TikTok mengatakan setelah keputusan tersebut, perusahaan berencana untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Agung.

Di bawah undang-undang tersebut, TikTok akan dilarang kecuali ByteDance melepaskannya sebelum 19 Januari.

Undang-undang ini juga memberikan pemerintah AS kekuasaan yang luas untuk melarang aplikasi-aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika.

Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa kontrol Cina yang terus berlanjut atas aplikasi TikTok menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap keamanan nasional.

TikTok mengatakan bahwa Departemen Kehakiman telah salah mengartikan hubungan aplikasi media sosial tersebut dengan China, dengan alasan mesin rekomendasi konten dan data pengguna disimpan di AS di server cloud yang dioperasikan oleh Oracle.

Keputusan tersebut, kecuali jika Mahkamah Agung membalikkannya, menempatkan nasib TikTok di tangan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat apakah akan memberikan perpanjangan 90 hari dari tenggat waktu 19 Januari sebelum Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari.

Namun, Trump, yang gagal mencoba melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2020, mengatakan sebelum pemilihan presiden November lalu bahwa ia tidak akan mengizinkan pelarangan TikTok.

Nvidia akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut raksasa chip asal Amerika Serikat (AS) tersebut akan memangkas atau menyetop total ekspor chip AI canggih ke China.

Nvidia mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan bisnis di China dan mendukung klien di area tersebut. Nvidia menegaskan bahwa rumor yang beredar keliru dan China merupakan pasar penting bagi perusahaan.

Rumor penyetopan ekspor Nvidia ke China muncul setelah pemerintah setempat melancarkan penyelidikan terhadap akuisisi Nvidia ke Mellanox Technologies.

Pemerintah China mengkaji kesepakatan bernilai US$6,9 miliar tersebut akibat dugaan masalah kompetisi yang melanggar hukum di negara kekuasaan Xi Jinping.

Selain itu, isu geopolitik antara China dan AS juga kian memanas. Baru-baru ini, AS mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor tahap ketiga yang makin memperketat penjualan teknologi canggih ke China.

Menanggapi hal ini, China balas dendam dengan menyetop ekspor tiga mineral penting, yakni germanium, gallium, dan antimon ke AS. Mineral-mineral itu digunakan untuk pengembangan alat perang, semikonduktor, hingga baterai pada mobil listrik.

Nvidia sendiri tak gentar menghadapi berbagai isu geopolitik tersebut. Dikutip dari YahooFinance, Jumat (13/12/2024), Nvidia justru menambah jumlah karyawan di China.

Penambahan karyawan mayoritas dialokasikan untuk divisi riset dan pengembangan pada teknologi pengemudi tanpa awak. Saat ini Nvidia memperkerjakan 200 orang di Beijing. Secara total, karyawan Nvidia di China sudah hampir 4.000 orang, menurut laporan Bloomberg.

Nvidia bertujuan meningkatkan kapasitas AI untuk akurasi yang lebih mumpuni dan penyelesaian masalah yang lebih kompleks. CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan pentingnya konsep ‘berpikir panjang’ pada penelitian AI.

Pengembangan ini diproyeksikan untuk mendorong pengeluaran yang lebih besar pada infrastruktur dan aplikasi AI.

Sebelumnya, Nvidia sudah dilarang untuk menjual chip generasi terbaru ke China. Namun, China berkontribusi besar pada pendapatan Nvidia. Alhasil, Nvidia mengembangkan chip khusus yang dirancang untuk China dan ‘mengelabui’ aturan pemerintah AS. 

Penjualan mobil nasional di bulan November 2024 melanjutkan pertumbuhan. Di bulan Oktober 2024 lalu, penjualan mobil nasional berhasil cetak level tertinggi sejak awal tahun, mencapai 77.191 unit.

Kali ini, data Gaikindo menunjukkan, penjualan mobil nasional bulan November 2024 tercatat mencapai 74.347 unit, naik 3,73% atau bertambah 2.879 unit dari sebulan sebelumnya yang sebanyak 72.666 unit.

Secara akumulasi, penjualan mobil nasional sepanjang Januari-November 2024 mencapai 784.788 unit. Angka ini menyusut 135.730 unit dari periode sama tahun 2023 yang sebanyak 920.518 unit. Atau, terjadi penurunan sebanyak 14,74%.

Dari total penjualan mobil nasional bulan November 2024, penjualan LCGC tercatat sebanyak 12.737 unit. Anjlok dalam dibandingkan November 2023 yang sebanyak 16.817 unit.

Sementara itu, PT Astra International Tbk mencatatkan penjualan mobil sebanyak 39.408 unit pada bulan November 2024. Sementara itu, total penjualan mobil nasional pada bulan yang sama mencapai 74.347 unit. Dengan pencapaian ini, hingga bulan November 2024, pangsa pasar Astra tercatat sebesar 56%.

“Penjualan mobil Astra sejak awal tahun hingga November 2024 mencapai 440.806 unit. Kami terus berkomitmen untuk berkontribusi pada perkembangan industri otomotif nasional melalui inovasi dan pengembangan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Astra berharap dapat terus berperan aktif dalam memperkuat industri otomotif Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perekonomian tanah air,” ujar Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2024).

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara sebesar Rp2.492,7 triliun (89%) atau tumbuh 1,3% (yoy) per November 2024. Realisasi ini utamanya ditopang oleh pajak.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan dari total pencapaian penerimaan ini, setoran pajak mencapai Rp 1.688,93 triliun atau setara 85% dari target di APBN 2024.

Kinerja ini sebenarnya masih jauh dari target, padahal sisa tahun ini hanya tinggal sebulan lagi. Namun, Anggito menegaskan penerimaan ini masih on track dan sesuai siklusnya.

“Itu sesuai dengan siklus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Anggito dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Desember 2024, Rabu (11/12/2024).

“Jadi saya bisa katakan target penerimaan perpajakan masih on track sesuai siklus yang kita lihat pencapaian target yang biasanya di Desember ada upaya-upaya dan penerimaan-penerimaan yang cukup signifikan,” kata Anggito.

Dari data Kemenkeu, penerimaan pajak Rp 1.688,93 triliun, terdiri dari PPN dan PPnBM Rp 707,76 triliun (87,23% dari target); PPh Migas Rp 58,89 triliun (77,10%); PPh Nonmigas Rp 885,77 triliun (83,30%) dan PBB Rp 36,52 triliun (96,76%).

Sementara itu, penerimaan bea cukai mencapai Rp 257,8 triliun per November 2024. Capaian ini setara dengan 80,3% dari target. Secara rinci, bea masuk tercatat tumbuh 4% (yoy) menjadi Rp 47,7 triliun atau 83,2% dari target pada November 2024 dan bea keluar sebesar Rp 17,3 triliun atau tumbuh 47,9% (yoy). Besaran bea keluar ini setara dengan 98,7% dari target APBN 2024.

Lebih lanjut, penerimaan cukai mencapai Rp 192,7 triliun, tumbuh 2,8% pada November 2024. Setoran cukai ini setara dengan 78,3% dari target APBN 2024.

“Sisi penerimaan bea masuk keluar dan cukai bisa lihat growth-nya jadi kelihatan sama khususnya dari sisi kinerja impor itu menunjukkan impor bahan baku dan penolong yang dibutuhkan untuk industri khususnya meningkat,” ujar Anggito.

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 522,4 triliun. Besaran PNBP ini telah melampaui target APBN 2024, tepatnya 106,2% dari sasaran pemerintah. Capaian ini utamanya disumbang oleh peningkatan kinerja BUMN dan satuan kerja BLU.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan belanja negara Rp 3.621,3 triliun pada 2025. Anggaran ini telah dituangkan dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025, yakni sebesar Rp 3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9% dibandingkan 2024. Dari total ini, sebanyak Rp 2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat.

“Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan kesehatan Perlinsos ketahanan pangan dan energi serta perumahan,” paparnya dalam sambutan di Istana Merdeka, Selasa (10/12/2024).

Adapun, transfer ke daerah (TKD) dipatok sebesar Rp 919,9 triliun. Dana ini, kata Sri Mulyani, nantinya akan dipakai untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.

“Instruksi keselarasan belanja pusat dan daerah serta efektifivitas belanja daerah jadi pegangan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait arah belanja daerah,” papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan program unggulan Prabowo-Gibran telah dituangkan ke dalam APBN 2025, yakni program makan bergizi gratis, pemeriksa kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa.

“Arahan presiden prioritas dan fokus pemerintah akan menjadi pegangan alokasi dan realokasi anggaran K/L serta transfer ke daerah untuk tahun 2025,” katanya.

Pengadilan banding federal di Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/12) pekan lalu menegaskan hukum yang mewajibkan ByteDance untuk melakukan divestasi terhadap TikTok di AS selambat-lambatnya pada 19 Januari 2025 mendatang.

Jika tidak, TikTok akan diblokir permanen secara nasional di AS. Hal ini makin mengguncang nasib TikTok di AS, setelah beberapa kali melakukan perlawanan terhadap peraturan tersebut hingga mengajukan banding.

Di sisi lain, ByteDance yang merupakan induk TikTok asal China hingga kini belum memberikan sinyal untuk mematuhi permintaan divestasi tersebut.

Alhasil, para kreator konten TikTok (TikToker) di AS sudah mulai mewanti-wanti para pengikut mereka untuk berlangganan ke channel mereka di platform lain seperti Instagram milik Meta dan YouTube milik Alphabet.

TikTok merupakan salah satu platform digital terbesar di AS yang telah memiliki 170 juta pengguna aktif. Platform ini marak digunakan anak muda untuk membagikan berbagai konten, mulai dari opini, gaya hidup, hingga rekomendasi tempat.

Banyaknya audiens di TikTok juga membuat platform tersebut mengembangkan social commerce TikTok Shop di dalam aplikasi untuk memberikan pengalaman belanja online sembari scrolling konten.

Pemerintah AS khawatir ByteDance mengumpulkan informasi dari pengguna di AS dan menyerahkan ke pemerintah China. Hal ini dinilai mengancam keamanan nasional AS.

Ancaman dari politisi dan pihak lain terhadap TikTok telah meningkat selama bertahun-tahun, sehingga menyebabkan beberapa pengguna mengabaikan ancaman baru-baru ini.

Hal itu tampaknya berubah pasca sidang banding terakhir, dengan kemungkinan larangan ke TikTok efektif hanya dalam waktu enam minggu. Kendati demikian, banding ke Mahkamah Agung masih dimungkinkan.

“Untuk pertama kalinya saya sadar apa yang telah saya kerjakan akan musnah,” kata Chris Mowrey, influencer Demokrat yang memiliki lebih dari 470.000 pengikut di TikTok, dikutip dari Reuters, Senin (9/12/2024).

“Menurut saya tak banyak yang membahas seberapa besar dampaknya untuk ekonomi bagi pebisnis kecil dan kreator,” ia menambahkan.

Di TikTok, banyak audiens dan kreator konten yang membagikan keresahan dan kebingungan mereka terhadap aturan pemerintah AS. Banyak yang ragu TikTok mampu bertahan, dan mereka sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Chris Burkett yang memiliki 1,3 juta pengikut di TikTok mengumbar rasa pesimistis terhadap kelanjutan TikTok di AS. “Saya rasa aplikasi ini tak akan berumur panjang di AS,” ujarnya.

Dalam sebuah video, ia mengajak para pengikutnya untuk mengikuti akun miliknya di platform lain seperti Instagram, YouTube, X, dan Threads.

“Kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun komunitas di sini [TikTok],” kata SnipingForDom yang memiliki 898.000 pengikut di TikTok. Ia kerap membagikan konten perjalanan dan makanan.

Ia juga meminta para pengikutnya untuk bersiap-siap dan mengikuti akun lainnya di Instagram.

Kendati begitu, konsultan TikTok Shop, Sarah Janetti, mengatakan masih banyak TikToker yang menunggu informasi lebih lanjut sebelum membuat keputusan.

“Klien-klien saya tak terlalu khawatir dengan potensi pemblokiran TikTok. Mereka belum berencana melakukan peralihan bisnis hingga melihat keputusan yang konkrit,” ia menuturkan.

Perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 menghadapi ketegangan. Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berencana mengajukan gugatan atas rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Ridwan Kamil (RK)-Suswono menilai adanya kecurangan dalam proses pemilihan dan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM). Kini, pihaknya sudah mempersiapkan materi yang akan diajukan ke MK.

Sebelumnya, rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan kemenangan jatuh pada pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Terkait hal ini, tim sukses cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno siap menghadapi gugatan kubu RK.

“Apabila ada gugatan dari pihak 01 ke MK maka kami hormati dan persilakan karena sesuai dengan konstitusional. Dan kami dari pihak 03 sudah mempersiapkan tim hukum,” kata jubir tim Pramono-Rano, Iwan Tarigan, mengutip Detikcom, Minggu (8/12/2024).

Tim Pramono tak khawatir dengan gugatan yang akan diajukan kubu RK. Sebab, mereka merasa pilkada berjalan tak curang dan yakin menang di MK.

“Dan tentunya kami tidak khawatir karena kami sudah melaksanakan cara-cara pemenangan pilkada dengan cara yang beretika dan jauh dari perbuatan curang sehingga kami sangat percaya diri bahwa apabila ada gugatan ke MK maka kami pihak yang akan dimenangkan,” ujar Iwan.

Selain itu, menurut Iwan, tuduhan bahwa kubu Pramono-Rano curang sulit untuk dimengerti. Sebab, menurutnya Pramono-Rano tak didukung oleh partai penguasa.

“Perlu dipahami bahwa kami dari pihak Pramono-Rano hanya didukung 3 partai dan pihak RK didukung oleh 16 partai dan kami bukan dari partai penguasa sehingga sulit diterima akal sehat bahwa kami punya kemampuan melakukan kecurangan dalam pemilu sehingga bisa dikatakan tuduhan dari pihak 01 mengada ada dan cenderung tidak kesatria menerima kekalahan,” imbuhnya.

Tim RK-Suswono atau RIDO sebelumnya mengklaim menemukan dugaan kecurangan proses Pilkada Jakarta 2024. Karena itu tim hukum mereka akan melayangkan gugatan ke MK.

Sekretaris Timses RIDO, Basri Baco menyebut, dugaan itu bukan tanpa alasan, namun telah berdasarkan hasil penelitian, pengecekan lapangan. Hingga akhirnya disimpulkan beberapa hal tentang adanya dugaan pelanggaran.

“Dapat kita simpulkan bahwa KPU dalam melaksanakan proses Pilkada tanggal 27 November kemarin penuh dengan banyak kekurangan dan kecurangan yang dilakukan,” kata Baco dalam jumpa pers DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12).

https://heylink.me/kas138login

Indonesia memberikan Advisory Opinion (AO) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional Den Haag (05/12/2024). Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno.

Dalam paparannya, kerangka hukum internasional penting sebagai instrumen pemandu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Havas mencontohkan hal tersebut seperti Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982, dan Perjanjian Paris 2015.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Mengatasi tantangan perubahan iklim memerlukan kerja sama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ungkapnya seperti dilaporkan akun media sosial X resmi Kemenlu RI, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Havas menambahkan, Indonesia memiliki aturan dalam negeri terkait perubahan iklim. Salah satunya adalah Undang Undang (UU) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

“Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 65 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tambahnya.

Menurut Havas, penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia dan telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia. Ia menjelaskan, AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat krusial dalam memandu tata kelola iklim internasional.

“Penyampaian Pernyataan Lisan dalam AO terkait perubahan iklim menegaskan komitmen dan peran strategis Pemerintah Indonesia dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim,” timpal keterangan Kemenlu.

Indonesia sendiri menyampaikan AO ini bersama dengan lebih dari 100 Negara dan organisasi antarpemerintah. Hingga 13 Desember mendatang, seluruh pihak tersebut akan menyampaikan pendapat lisan kepada para hakim Mahkamah Internasional mengenai kewajiban hukum dalam konteks perubahan iklim dan keadaan darurat iklim.

Taksi online tanpa pengemudi atau diistilahkan ‘robotaxi’ kian mudah ditemui di jalanan Amerika Serikat (AS). Alphabet jadi salah satu pemain yang ikut meramaikan pasar itu.

Unit usahanya, Waymo mengumumkan memperluas layanan taksi otonomnya. Kali ini mereka bisa ditemui di Miami, Florida mulai tahun depan, dikutip dari Reuters, Jumat (6/12/2024).

Pada 2025 mendatang, Waymo akan mulai memperkenalkan layanannya di jalan-jalan Miami. Baru pada tahun 2026, layanan akan resmi diluncurkan melalui aplikasi Waymo.

Miami menambah sejumlah wilayah layanan Waymo di AS. Sebelumnya layanan tersebut sudah tersedia di Phoenix, Los Angeles, San Fransisco, dan Austin.

Bukan hanya menambah wilayah layanan, Waymo juga mengumumkan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan kendaraan Moove. Kerja sama ini terkait operasi armada, fasilitas dan infrastruktur pengisian daya Waymo yang dimulai di Phoenix.

Di sisi pendanaan, Waymo baru saja menutup putaran pendanaan yang dipimpin Alphabet pada Oktober lalu. Saat itu perusahaan mengantongi US$5,6 miliar.

Waymo memang harus bekerja keras karena pasar kendaraan otonom mulai ramai didatangi banyak perusahaan. Ada Cruise General Motors, Zoox Amazon dan Tesla yang menjadi beberapa nama penantang di pasar ini.

Di sisi lain, industri kendaraan otonom juga berada dalam pengawasan ketat soal keselamatan dari regulator setempat. Sebab ada beberapa insiden yang terjadi karena teknologi otonom tersebut.

Sementara itu, banyak masyarakat yang dilaporkan ragu menggunakan teknologi tersebut. Laporan Pew Search menyebutkan dua pertiga warga AS enggan menumpangi robotaxi.

Sejumlah masyarakat kota juga mengatakan cemas dengan banyaknya kasus kecelakaan yang melibatkan taksi tanpa pengemudi itu.

Prahara bertubi-tubi masih terus melanda Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol pasca dirinya menetapkan darurat militer, Selasa lalu. Setelah mendapatkan rencana pemakzulan dari parlemen Majelis Nasional, Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yoon, Kamis (5/12/2024).

Dalam pernyataannya, Kepolisian Korsel menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pascamanuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati.

“Kami sedang menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan ‘pemberontakan’ kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati, setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadapnya dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

Sebelumnya, pada Selasa malam, Presiden Korsel Yoon mengejutkan negaranya dengan mengumumkan darurat militer di TV. Ia menyebut alasan pemberlakuan hal ini adalah ancaman dari Korut dan ‘kegiatan anti-negara’ oleh lawan politik dalam negeri.

Meski begitu, dekrit ini gagal 6 jam setelah diberlakukan oleh Yoon. Hal ini disebabkan oleh keputusan 190 dari 300 anggota parlemen Majelis Nasional yang menolak dekrit tersebut.

Pada Kamis, Parlemen Majelis Nasional Korsel memulai langkah untuk menggulingkan Yoon. Mereka menuduh Yoon telah ‘melanggar konstitusi dan hukum’ serta menuding presiden mencoba menghindari penyelidikan atas dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya.

Meski begitu, sejumlah pejabat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Yoon, mengatakan bahwa meskipun ia telah menuntut Yoon meninggalkan partai atas ‘darurat militer yang tidak konstitusional’, mereka akan memblokir mosi pemakzulan.

“Semua 108 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat akan tetap bersatu untuk menolak pemakzulan presiden,” kata salah satu pejabat partai, Choo Kyung Ho.

Sementara itu, anggota parlemen lainnya, Kim Seung Won, mengatakan bahwa keputusan Yoon memberlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang ‘tidak pantas untuk diampuni’.

“Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Kejahatan yang tidak dapat, tidak boleh, dan tidak akan diampuni,” katanya.

Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Di sisi lain, dalam politik Korsel, Partai Demokrat yang merupakan oposisi menguasai parlemen. Politisi dari partai tersebut telah berulang kali meminta pihak berwenang untuk memeriksa sejumlah pelanggaran Yoon, termasuk skandal istrinya, Kim Keon Hee, yang dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan pengaruh, terutama terkait dugaan menerima tas Dior dari seorang pendeta.

Selain itu, pada pekan ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh presiden sehingga Yoon harus menerima pemotongan ini.

“Yoon diturunkan jabatannya menjadi presiden yang tidak berdaya dan terpaksa memveto rancangan undang-undang yang disahkan oposisi, sebuah taktik yang ia gunakan dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.” kata pengamat dari Institut Studi Korea Universitas George Washington, Celeste Arrington, kepada BBC.