Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak

Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak

Presiden Prabowo

Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani musibah yang melanda kawasan Pulau Sumatera. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, utuh, dan mampu menghadapi berbagai cobaan.

“Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat, ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025).

Prabowo mengatakan, beberapa pihak mungkin tidak menyangka Indonesia mampu mengerahkan begitu banyak helikopter untuk operasi penanganan bencana. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini negara sudah mampu menggerakkan hingga 50 helikopter sekaligus.

“Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. Lima puluh helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah,” tegas Prabowo.

Jejak Sejarah 4 Desember: Berdirinya GAM hingga Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines

Jejak Sejarah 4 Desember: Berdirinya GAM hingga Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines

Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (foto: Okezone)

Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting, baik di dalam maupun luar negeri, terjadi pada tanggal 4 Desember. Beberapa di antaranya adalah berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Untuk mengingat maupun menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting tanggal 4 Desember dari Wikipedia:

1. Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Pada 4 Desember 1976, Hasan di Tiro dan para pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia melalui organisasi Aceh Merdeka.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah organisasi separatis yang bertujuan memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang berlangsung sejak 1976 telah menyebabkan sekitar 15.000 korban jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade saat ia bermukim di Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Pada 2 Juni 2010, ia kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tepat satu hari sebelum meninggal dunia di Banda Aceh.

Soal Kesetaraan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Dokumen Rahasia

Soal Kesetaraan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Dokumen Rahasia

Sidang gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka

 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan dokumen penyertaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming merupakan dokumen rahasia atau informasi publik yang dikecualikan. Hal itu terkait penyertaan ijazah kelulusan Gibran dari Universitas of Technology (UTS) Insearch Sydney digugat oleh pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam persidangan perdana perkara nomor 083/X/KIP-PSI/2025, Majelis Komisioner Syawaludin menanyakan alasan Kemendikdasmen tidak memberikan dua dokumen yang diminta oleh Bonatua. Pegawai PPID Kemendikdasmen menyebut dokumen yang diminta Bonatua merupakan informasi publik yang dikecualikan.

Nah, informasi yang diminta pemohon ini menurut Anda dikecualikan tidak?” tanya Majelis Komisioner Syawaludin dalam ruang sidang KIP, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

“Informasi yang diminta ini berdasarkan hasil uji konsekuensi kami, itu adalah informasi yang dikecualikan,” jawab pegawai Kemendikdasmen.

Sekadar informasi, Bonatua mengajukan permohonan dua dokumen kepada Kemendikdasmen karena mengklaim dokumen tersebut merupakan informasi publik. Dua dokumen tersebut yakni: salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan Grade 12 (UTS Insearch, Sydney, 2006) atas nama Gibran Rakabuming Raka; dan salinan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

“Yang dikecualikan yang mana, permintaan nomor 1 atau nomor 2?” ucap Syawaludin.

“Permintaan nomor 1 dan nomor 2,” jawab pegawai Kemendikdasmen.

Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar

Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar

Polri terbangkan bantuan logistik ke wilayah sulit terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar

Polri mengirimkan bantuan logistik via udara untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pendistribusian itu dilakukan ke wilayah yang sulit dijangkau.

Waastamaops Kapolri, Irjen Laksana, menjelaskan bantuan tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak dan sangat segera memerlukan bantuan.
“Pagi hari ini kita bersama-sama berada di Pondok Cabe, Pol Udara, untuk melaksanakan pendorongan bantuan kepada masyarakat yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Laksana di Mako Polisi Udara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Ia menekankan percepatan pengiriman dilakukan agar masyarakat dapat bertahan dalam kondisi darurat. “Pendorongan logistik ini kita upayakan secepatnya agar dapat membantu masyarakat, sehingga mereka dapat bertahan dalam keadaan yang darurat,” ujarnya.

Laksana menjelaskan fasilitas udara telah disiapkan secara maksimal. “Fasilitas udara sudah siap, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Dari Mabes Polri kita mendorong bantuan dari Pondok Cabe, sedangkan dari masing-masing polda akan didorong menggunakan kapal terdekat atau helikopter yang ada di polda sekitar,” ucapnya.

Pengiriman bantuan dilakukan hari ini dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang tidak menentu. “Bapak Kapolri memerintahkan agar segera membantu menyelesaikan masalah-masalah di daerah terdampak, baik kekurangan bahan makanan, peralatan seperti genset, alat komunikasi, alat-alat SAR seperti perahu karet, pelampung, maupun peralatan medis,” ujarnya.

Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera

Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera

Prabowo Tunjuk Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera (Instagram/@sekretariat.kabinet)

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (rapat) bersama sekitar 20 anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

1. Rapat Terbatas

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia hingga bencana.

Momen rapat itu diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan akun Instagram Sekretaris Kabinet @sekretariat.kabinet. 

Seskab Teddy mengungkapkan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

“Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU, dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Seskab Teddy.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo bahkan langsung menghubungi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Basarnas Felicianus Henry Bambang Soelistyo untuk segera menuju lokasi guna melakukan evakuasi saat malam terjadinya bencana di Tapanuli.

“Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan,” katanya.

Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur, Undang Prabowo hingga Cak Imin

Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur, Undang Prabowo hingga Cak Imin

Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur

Ribuan orang akan mengikuti perkemahan lintas iman bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada 28-30 November 2025. Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran bersama, memperkuat jejaring lintas agama, serta meneguhkan nilai persatuan dan kebhinekaan di kalangan generasi muda.

Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menghadiri kegiatan tersebut.  

“Kegiatan ini sangat penting karena ini berhubungan dengan kaum muda yang memang saat ini dalam pandangan kami bahwa berbicara tentang kebihnekaan, berbicara tentang Pancasila, mungkin di kalangan elit itu sudah selesai. Namun, kaum muda belum selesai,” ujar Ketua Umum DPP Berani, Pdt Lorens Manuputti, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini kata dia merupakan upaya bersama untuk memperkuat dialog dan kerja sama antar-kelompok keagamaan di Indonesia.

Perkemahan Nasional ini berbicara tentang kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila yang selama ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ruang perjumpaan lintas agama sangat penting untuk mencegah prasangka negatif dan memperkuat persaudaraan.

“Kami bersama komunitas lintas iman berkomitmen menghadirkan kegiatan yang mempererat hubungan antarkelompok,’’ujarnya.

‘’Karena jarangnya kita berjumpa dan bersilaturahmi dapat menimbulkan prasangka yang buruk. Kegiatan ini patut diapresiasi karena mempertemukan teman-teman dari berbagai iman,” tambahnya.

Pdt. Lorens juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam terlaksananya kegiatan ini, terutama terhadap Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

“Kami berterima kasih kepada Gus Muhaimin Iskandar sebagai inisiator, yang terus memikirkan bagaimana Indonesia dapat semakin adil dan makmur serta menuju Indonesia Emas sebagaimana cita-cita nasional. Beliau mendorong agar kegiatan lintas iman ini dapat menjadi ruang untuk merajut kebhinekaan,” pungkasnya.

Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun

Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun

Penerimaan Pajak Turun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan adanya lonjakan signifikan pada realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2025 menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraksi pada penerimaan pajak neto. Secara keseluruhan, total nilai restitusi hingga Oktober mencapai Rp340,52 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menjelaskan, realisasi restitusi pajak melonjak sebesar 36,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Lonjakan ini berakibat pada penurunan penerimaan pajak neto yang tercatat minus 3,8 persen (yoy), atau mencapai Rp1.459,03 triliun. 

Kondisi penerimaan neto tersebut juga berbanding terbalik dengan penerimaan pajak bruto yang justru tumbuh positif 1,8 persen (yoy), mencapai Rp1.799,55 triliun.

“Kontraksi terbesar dalam penerimaan neto dikoreksi oleh dampak restitusi. Kami laporkan hingga Oktober 2025, restitusi melonjak hingga 36,4 persen sehingga meski penerimaan pajak bruto mulai positif, penerimaan neto masih mengalami penurunan,” ungkap Bimo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Senin (24/11/2025).

Restitusi tersebut didominasi oleh dua jenis pajak utama, yakni PPh Badan yang mencapai Rp93,80 triliun, melonjak 80 persen dari Rp52,13 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian PPN Dalam Negeri (PPN DN) yang mencapai Rp238,86 triliun, tumbuh 23,9 persen (yoy) dari Rp192,72 triliun.

ABH Pelaku Peledakan SMAN 72 Belum Diperiksa, Polisi Tunggu Izin Dokter

ABH Pelaku Peledakan SMAN 72 Belum Diperiksa, Polisi Tunggu Izin Dokter

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto

 Anak berkonflik dengan hukum (ABH), pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, hingga kini belum diperiksa. Polisi masih menunggu asesmen medis dan psikologis dari dokter yang menangani kondisinya.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Buhdi Hermanto, pada Jumat (21/11/2025). Ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan ABH menjadi syarat utama sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Perlu kami sampaikan, kondisi ABH beberapa waktu lalu sudah lepas selang untuk makanan, tetapi penyidik masih harus berkoordinasi dengan dokter medis serta dokter psikis yang menangani ABH,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, langkah pertama yang harus dipastikan adalah kondisi fisik dan psikis terduga pelaku.

“Karena kita ketahui bersama, di dalam berita acara pemeriksaan, pertanyaan pertama itu menyatakan bahwa sehat jasmani dan rohani,” katanya.

Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!

Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!

Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!

Pemerintah berhasil mempercepat pengembangan bionergi hijau berbasis Aren. Langkah ini selaras dengan agenda transisi energi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, bahwa kekayaan hutan Indonesia mampu menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.

“(Ini) langkah besar bahwa kekayaan hutan Indonesia dapat menghasilkan energi bersih yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Menhut, Rabu (19/11/2025).

Menhut mengungkapkan, keunggulan aren sendiri telah menjadi perhatian sejak lama oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan, ketahanan energi menjadi salah satu program penting Prabowo yang perlu diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak

“Geopolitik yang semakin tidak stabil pada ujungnya bila terjadi yang tidak diinginkan oleh kita bersama pada akhirnya masing-masing bangsa akan berfikir untuk dirinya sendiri,’’ujarnya.

‘’Oleh karena itu ketahanan energi menjadi program pasti yang harus dilaksanakan terutama oleh pihak yang memiliki kewajiban mengimplementasikan program Pak Prabowo ini,” lanjutnya.

Raja Juli menjelaskan, bahwa proses produksi Bioethanol Aren, mulai dari penyadapan nira, pengolahan, hingga penggunaan bahan bakar bioethanol kini benar-benar dapat diuji dan dimanfaatkan.

Dia menegaskan, bahwa aren adalah salah satu komoditas paling potensial untuk menopang kebutuhan Bioethanol nasional.

DPR Usulkan Penggunaan AI untuk Jangkau Akses Kesehatan di Wilayah 3T

DPR Usulkan Penggunaan AI untuk Jangkau Akses Kesehatan di Wilayah 3T

Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga

Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mengusulkan pemanfaatan teknologi telemedicine dan kecerdasan buatan untuk menjangkau atau memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Ravindra telah menyampaikan usulan ini langsung kepada Menteri Kesehatan, dalam Rapat Dengar Pendapat yang juga dihadiri Ketua DJSN, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Untuk penyakit yang mudah didiagnosis, seperti jantung, telemedicine atau artificial intelligent AI bisa membantu dokter di lapangan, tentu dengan tetap memerlukan persetujuan akhir dari tenaga medis manusia,” ujar Ravindra, dikutip, Senin, (17/11/2025).

Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini mengatakan, inovasi berbasis kecerdasan buatan bisa mempercepat deteksi dini dan meringankan pelayanan di daerah dengan keterbatasan tenaga medis.

Disisi lain, dia juga setuju dengan rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Baik itu pada skema Penerim Bantuan Iuran (PBI) maupun PBPU Pemda.

Berdasarkan data yang masuk kepada dirinya, ada delapan jenis penyakit katastrpik yang telah menyerap sekitar 21 persen dari total pembayaran BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, penyakit jantung dan stroke menjadi beban terbesar.

‘’Jika wacana penghapusan tunggakan peserta BPJS Kesehatan ini dijalankan, akan menjadi momentum pemutakhiran DTSEN. Selain itu, rencana pemerintah ini juga bakal meningkatkan efisiensi program jaminan kesehatan nasional,’’terangnya.

hipmibelu.org