“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah,” tulis BI dalam siaran pers Bank Indonesia, Kamis (7/11/2024)
BI memastikan cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.”
Prospek ke depan, menurut BI masih cukup baik mengingat surplus neraca perdagangan masih berlanjut, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.
“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”
Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu isinya soal organisasi yang akan bekerja di bawah kementerian tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Digital akan berisi satu menteri dengan wakil menteri. Dalam hal ini Meutya Hafid duduk sebagai Menkomdigi dan dua wakil menteri yakni Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.
Selain itu juga akan ada satu sekretaris jenderal (Sekjen), lima direktur jenderal satu inspektur jenderal, satu kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, serta empat staf ahli.
Khusus untuk direktorat jenderal dibagi dalam infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media.
Dalam pasal 12 Perpres itu, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur digital. Fungsinya mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, administrasi dan fungsi lain.
Pasal 15 mengatur soal tugas Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang teknologi pemerintah digital.
Fungsi direktorat ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, berikutnya juga memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang tersebut.
Berikutnya tugas Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, tertuang dalam pasal 18 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang ekosistem digital. Beberapa fungsinya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang ekosistem digital.
Selain itu memantau, menganalisa, evaluasi dan pelaporan. Terakhir melaksanakan administrasi dan fungsi lain di direktorat tersebut.
Dalam pasal 21, Dirjen Pengawasan Ruang Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan data pribadi.
Pasal 22 mengatur lima fungsi dirjen Pengawasan Ruan Digital. Mulai dari merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan.
Ada juga fungsi melaksanakan administrasi dan melakukan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Terakhir adalah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Tugasnya yang tertuang dalam pasal 24, berbunyi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media.
Fungsi dirjen ini adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu menyusun norma, standar, prosedur dna kriteria bidang komunikasi publik dan media.
Adapula pemberian bidang teknis dan supervisi, melakukan pemantauan, analissi, evaluasi dan pelaporan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan administrasi dan lainnya.
Susunan Organisasi Kementerian Kominfo
Belum ada informasi siapa saja yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Saat Rapat Kerja dengan Komisi I, Selasa (5/11/2024), Meutya memang menjelaskan akan terjadi perubahan pada eselon 1. Salah satunya memperluas tugas yang yang biasanya berada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika).
“Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hokky [Situngkir, Dirjen Aptika]. Mungkin nanti di depan kita akan berbagi tugas dengan luasnya atau besarnya PR-PR terkait dengan dunia digital tersebut,” kata Meutya.
Sejak pemerintahan baru dan pelantikan Menteri bulan Oktober lalu, Komdigi masih menggunakan susunan organisasi yang sama dengan Kominfo. Mulai dari Menteri, dua wakil menteri, satu sekretaris jenderal, empat direktur jenderal, satu kepala badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, satu inspektur jenderal, dan empat staf ahli.
Sebagai perincian, Dirjen tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), dan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP).
Dirjen SDPPI diisi oleh Ismail, Dirjen PPI sekarang adalah Wayan Toni Supriyanto, Hokky Situngkir mengisi posisi Dirjen Aptika, Terakhir Prabu Revolusi sebagai Dirjen IKP.
Seperti diungkapkan Meutya, Direktorat Jenderal Aptika bertugas terkait dunia digital. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan pada tata kelola aplikasi informatika.
Fungsinya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk tata kelola layanan aptika pemerintah dan ekonomi digital, pemberdayaan informasi dan pengendalian aplikasi informatika. Berikutnya untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola layanan aplikasi informasi pemerintahan.
Selain itu memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Terakhir adalah melakukan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Dirjen Aptika membawahi lima direktorat. Mulai dari tata kelola aplikasi informatika, layanan aplikasi informatika pemerintahan, ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aplikasi informatika.
“Tidak kalah penting untuk menunjang program pemerintah pusat yang dibuat Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis bergizi. Jakarta ini karena anggaran pendapatan belanja daerahnya di tahun 2025 ini Rp 91 triliun sangat cukup untuk membuat program sarapan pagi gratis bagi anak didik kita,” ungkap Pramono dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru di DKJ di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Menurut Pramoni, dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang sekitar Rp 91 triliun bisa untuk merealisasikan programnya ini.
“Sehingga pagi disiapkan oleh pemerintah Jakarta, siangnya oleh pemerintah pusat dan ini akan sangat baik,” bebernya.
Dengan adanya makan pagi bergizi gratis yang disiapkan Pemda DKI Jakarta dan dan makan siang bergizi gratis yang disiapkan pemerintah pusat, urusan asupan makanan tidak lagi menjadi masalah bagi anak didik di DKI Jakarta.
“Ini akan sangat baik sehingga tidak ada alasan bagi murid didik kita untuk mengeluh tentang persoalan sarapan,” sebutnya.
Pada penghitungan suara hingga pukul 24.00 waktu setempat atau 12.00 WIB, total suara yang masuk untuk Donald Trump sekitar 13 juta (51%), sementara Kamala Harris 59 juta (47%), dikutip dari Associated Press (AP).
Trump unggul di 22 negara bagian. Antara lain Texas, Florida, Ohio. Sementara Kamala unggu di 15 negara bagian seperti California dan New York.
Berdasarkan sistem AS, warga negara tidak memilih pemimpin mereka secara langsung. Surat suara mereka memilih 538 anggota kelompok yang disebut Electoral College, yang kemudian memilih presiden dan wakil presiden.
Trump yang diusung Partai Republik unggul dalam electoral collage di mana dia mendapatkan 230 suara sementara Kamala yang diusung Partai Demokrat sekitar 210 suara.
Trump Media & Technology Group Rugi Gede
Di tengah unggulnya Trump dan makin dekat menuju Gudang Putih, bisnis miliknya Trump Media & Technology Group dilaporkan anjlok dalam laporan kinerja kuartal-III (Q3) 2024.
Perusahaan mengalami kerugian bersih senilai US$19,2 juta (Rp 304 miliar). Hal ini disebabkan pembayaran legal dan biaya terkait kesepakatan streaming TV.
Lebih perinci, Trump Media & Technology Group melaporkan US$12,1 juta untuk urusan legal pada Q3 2024. Selain itu, akuisisi teknologi streaming TV pada Agustus lalu, serta biaya residual terkait kesepakatan SPAC pada Maret lalu, berkontribusi terhadap kerugian perusahaan.
Perusahaan juga melaporkan pengeluaran senilai US$3,9 juta untuk riset dan pengembangan (RnD), dikutip dari Reuters, Rabu (6/11/2024).
Saham perusahaan berbalik arah dan menanggulangi kerugian sebelumnya pada perdagangan lanjutan dan mencatat pertumbuhan 2%.
Laporan ini muncul berbarengan dengan Pilpres AS 2024 pada 5 November 2024.
BP Investasi Danantara yang kabarnya akan diluncurkan pada 8 November nanti, disebut-sebut akan mirip dengan Temasek.
Temasek milik Singapura merupakan benchmarking utama calon superholding BUMN BPI Danantara. Jika dilihat dari sejarah Temasek, badan yang didirikan pada 25 Juni 1974 ini pada awalnya hanya mengelola portofolio awal secara komersial dengan nilai SG$ 354 juta, namun kini sudah tumbuh mencapai SG$ 389 miliar.
Adapun sektor investasi Temasek di antaranya, transportasi dan industri, layanan keuangan, media dan teknologi, konsumen dan realestate, komunikasi dan ilmu hayati, dan agropangan.
Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).
Danantara nantinya akan menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu.
Meski aset-aset itu dijadikan sebagai modal untuk meleverage kekayaan yang dimiliki Indonesia melalui investasi, permerintah memastikan tidak akan menjadikannya sebagai sumber dana untuk belanja dalam APBN, karena sifat dananya non tunai.
Muliaman juga sudah menyebut tugas dan wewenang BP Investasi Danantara akan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Erik Thohir, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan RI yakni Indonesia Investment Authority (INA).
Muliaman mengungkapkan nantinya akan ada konsolidasi aset sehingga entitas baru dapat didirikan dan akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan. Dirinya menampik bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dilepas ke badan baru yang Dia pimpin.
Muliaman menyebut semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan dikelola oleh Danantara tetapi akan dilakukan secara bertahap, dengan pembentukan lembaga penanaman modal terlebih dahulu, diikuti dengan pembentukan undang-undang.
Ia menambahkan bahwa pembentukan lembaga tersebut akan memerlukan perubahan pada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi dan dikatakan mencerminkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pengelolaan investasi nasional yang lebih terpadu dan terarah.
Sementara itu, Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba.
Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) tetapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak 2020.
Lebih lanjut Muliaman menambahkan bahwa Danantara berpotensi untuk bergabung dengan INA dalam jangka panjang.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno yang juga pengusaha di sektor TPT mengusulkan setidaknya 3 jurus utama yang dinilai strategis akan mencegah keruntuhan industri TPT nasional yang kini sudah sistemik.
Di mana, industri TPT yang tumbang tak lagi di hilir, tapi mulai menular ke pabrik yang semakin hulu.
Mengutip catatan satu serikat pekerja saja, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun hingga September 2024 sudah ada 15.114 orang pekerja yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.
Mulai dari pabrik hilir hingga bahan baku seperti kain.
Ini belum termasuk pabrik lain yang PHK karena efisiensi atau tutup, yang dinyatakan pailit, atau tutup sementara, yang bukan tempat anggota KSPN bekerja.
Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah?
Benny Soetrisno mengatakan, penyebab petaka sistemik yang terjadi di industri TPT nasional adalah membanjirnya barang-barang impor asal China, baik legal maupun ilegal.
“Produk hilir dibanjiri impor dari China, baik legal maupun ilegal. Sehingga industri hilir tekstil banyak yang tutup dan tidak membeli bahan baku dari industri hulu dalam negeri,” kata Benny kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2024).
“Kalau dibiarkan, akan tidak ada lagi industri TPT di negeri ini. Yang ada tinggal konsumen TPT,” tukasnya.
Karena itu, dia mengusulkan pemerintah segera mengevaluasi semua aturan perdagangan yang berlaku.
“Review semua perizinan dan aturan perdagangan berbasis sebagai anggota WTO yang cerdas. FTA harus di-review, apakah menguntungkan kita atau sebaliknya,” ujarnya.
Dia pun mendukung jika pemerintah memiliki program untuk mendukung keuangan perusahaan, seperti restrukturisasi utang maupun permesinan.
“Restrukturisasi utang dan mesin sangat penting dalam era persaingan. Serta insentif apa untuk industri yang bisa serap tenaga kerja dan menghasilkan devisa sekaligus,” sebutnya.
“Namun harus ada penataan pengawasan impor komoditas akhir TPT maupun bahan baku,” ucap Benny.
Terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Benny mengatakan, aturan itu memang perlu diperbaiki.
“Sebetulnya diperbaiki saja Permendag-nya,” cetusnya.
Sebagai catatan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali secara gamblang menyalahkan Permendag No 8/2024 karena menimbulkan pukulan beruntun bagi sektor manufaktur RI.
Menurut Kemenperin, selama belum ada revisi atas Permendag No 8/2024, manufaktur RI akan terus terancam jeblok. Melanjutkan kontraksi PMI Manufaktur yang telah 4 bulan berturut-turut kontraksi.
Pabrik Tekstil RI Bertumbangan
Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, kabar buruk beruntun datang dari industri TPT nasional.
Pertama, pabrik kain dan printing berorientasi pasar lokal yang berlokasi di Margaasih, Bandung, tengah memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) atas 301 pekerjanya. Ini adalah tahap terakhir gelombang PHK di perusahaan tersebut, sebelum kemudian akan total berhenti produksi.
Kemudian, BUMN tekstil batik yang berlokasi Sleman, DI Yogyakarta, yaitu PT Primissima akan memangkas 402 orang pekerja yang masih sisa bekerja di pabriknya. BUMN ini juga memutuskan akan menutup pabirknya.
Lalu pada periode akhir Oktober 2024 lalu, PN Niaga Semarang menyatakan raksasa tekstil legendaris RI, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan 3 anak usahanya pailit.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan, putusan ini mengancam nasib sekitar 20.000-an pekerja di grup bisnis Sritex. Saat ini, Sritex sedang dalam proses kasasi atas putusan tersebut.
Lalu, produsen benang dan serat, PT Asia Pacific Fibers Tbk (Asia Pacific), memutuskan menghentikan sementara produksi di pabriknya yang berlokasi di Karawang Jawa Barat mulai 1 November 2024.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, perusahaan ini sebenarnya sudah bertahap melakukan PHK atas karyawannya yang sebelumnya mencapai ribuan orang.
Penutupan pabrik Karawang, kata Redma, jika kondisi semakin buruk, bukan tak mungkin memicu tekanan bagi pabrik perusahaan yang ada di Kendal, Jawa Tengah. Sebab, pabrik tersebut sebelumnya mengandalkan bahan baku yang diproduksi pabrik Asia Pacific di Karawang.
Redma juga mengatakan, jika termasuk industri garmen skala kecil yang memproduksi produk tekstil secara musiman, jumlah pabrik yang sudah tutup bisa mencapai ribuan unit. Jika hanya menghitung industri besar dan menegah, sudah ada 50 pabrik tekstil nasional yang tutup.
Kedatangan mereka untuk membahas mengenai kebijakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sri Mulyani hadir didampingi Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.
Berdasarkan informasi yang beredar, rapat itu telah digelar sejak pagi tadi, dan rencananya akan digelar konferensi pers bersama para menteri pada pukul 11.00 WIB.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin, Menperin Agus Gumiwang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen BUM Kartika Wirjoatmojo atau Tiko dan lainnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan tenggat waktu dua pekan kepada jajaran menterinya untuk untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, ada beberapa opsi diantaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. “Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (4/11/2024).
Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.
“Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.
Pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.
Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.
“Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.
Sementara Liquefied Petroleum Gas (LPG), kata Bahlil tidak akan ada perubahan. “Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil.
Kebiasaan ketiduran saat menggunakan YouTube ini biasanya terjadi pada mereka yang mendengarkan video berdurasi panjang. Misalnya pada video podcast atau white noise untuk pengantar tidur.
YouTube yang nyala terus padahal tak ada yang menonton bisa berdampak buruk. Antara lain, baterai dan data internet terkuras sia-sia, serta ponsel panas karena terus-terusan memutar konten apalagi jika sampai ponsel mati.
Untuk itu, pengguna bisa mengaktifkan Sleep Timer sehingga video terjeda otomatis. Opsi yang dipilih bisa 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit hingga video berakhir.
Untuk mengaksesnya, pengguna bisa masuk terlebih dulu ke Setelah > Coba fitur baru yang eksperimental. Opsi Sleep Timer akan muncul setelah pemutar video pada menu Setelan.
Setelah diaktifkan, pemberitahuan akan terlihat dalam video saat pemutar video muncul. Notifikasi pop-up juga akan muncul dan meminta pengguna memperpanjang waktu.
Kabarnya fitur ini baru tersebut untuk pengguna berlangganan, Youtube Premium. Youtube telah melakukan eksperimental hingga 2 September 2024 lalu.
Belum diketahui apakah fitur Sleep Timer akan tersedia bagi pengguna yang lebih luas. Termasuk apakah akan bisa diakses oleh pengguna yang tidak berlangganan alias gratis.
Fitur serupa sudah pernah ditemui di platrform lain sebelumnya. Misalnya pada Spotify yang telah memiliki fitur pengatur waktu.
Sementara Tiktok telah menguji coba fitur serupa. Pengguna bisa menetapkan waktu untuk pengingat tidur.
Mengutip laporan keuangannya, kerugian tersebut karena penurunan pendapatan hingga September 2024 menjadi Rp 363,2 miliar atau turun 25,6% dari periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 488,4 miliar.
Seiring dengan penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan BATA di kuartal III tahun ini juga turun menjadi Rp 224,4 miliar dari tahun 2023 yang sebesar Rp 296,8 miliar. Sehingga, laba kotor BATA menjadi Rp 138,8 miliar dari Rp 191,6 miliar.
Selanjutnya, dikurangi dengan penjualan dan pemasaran yang turun menjadi Rp 157,6 miliar, umum dan dan administrasi yang turun menjadi Rp 55,1 miliar, beban restrukturisasi yang sebelumnya tidak ada sebesar Rp 64,4 miliar, kerugian pelepasan aset tetap yang membengkak menjadi Rp 12,16 miliar, dan beban usaha lain-lain bengkak jadi Rp 3,89 miliar, maka rugi usaha pada kuartal III tahun ini meroket 179,5% menjadi Rp 118,8 miliar dari Rp 42,5 miliar.
Selanjutnya, dikurangi rugi sebelum manfaat pajak penghasilan yang membengkak di kuartal III ini menjadi Rp 131,2 miliar dari periode yang sama tahun 2023 Rp 52,3 miliar, maka rugi periode berjalan bengkak jadi Rp 129,6 miliar.
Adapun total aset BATA hingga kuartal III tahun 2024 turun 21,7% menjadi Rp 458,4 miliar dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp 585,7 miliar.
Jenis BBM yang mengalami kenaikan harga di antaranya yakni Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina DEX.
Sementara itu, harga BBM non subsidi seperti Pertamax (RON 92) masih tetap, tidak berubah dibandingkan periode Oktober 2024. Begitu juga dengan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi.
Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Sebagai contoh, di daerah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax per 1 November 2024 dibanderol tetap Rp 12.100 per liter. Pertamax Turbo dipatok menjadi Rp 13.500 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.250 per liter.
Berikutnya Pertamax Green 95 dipatok menjadi Rp 13.150 per liter, dari yang sebelumnya Rp 12.700 per liter. Kemudian, BBM Dexlite kini dibanderol Rp 13.050 per liter, dari yang sebelumnya Rp 12.700 per liter.
Lalu, Pertamina DEX dibanderol Rp 13.440 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.150 per liter. Tak cuma di DKI Jakarta, Pertamina juga menyesuaikan harga BBM dari Aceh hingga Papua.
Berikut daftar lengkap harga BBM non subsidi per liter di seluruh SPBU Pertamina, berlaku mulai 1 November 2024:
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
2. Provinsi Sumatera Utara
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
3. Provinsi Sumatera Barat
Pertamax Turbo Rp 14.100
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.020
4. Provinsi Riau & Kepulauan Riau
Pertamax Turbo Rp 14.100
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.020
5. Kodya Batam
Pertamax Turbo Rp 12.800
Dexlite Rp 12.450
Pertamina Dex Rp 12.750
6. Provinsi Jambi
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13,350
Pertamina Dex Rp 13.730
7. Provinsi Bengkulu
Pertamax Turbo Rp 14.100
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.020
8. Provinsi Sumatera Selatan
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
9. Provinsi Bangka Belitung
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
10. Provinsi Lampung
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
11. Provinsi DKI Jakarta
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
12. Provinsi Banten
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
13. Provinsi Jawa Barat
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
14. Provinsi Jawa Tengah
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
15. Provinsi DI Yogyakarta
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
16. Provinsi Jawa Timur
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
17. Provinsi Bali
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pertamax Green Rp 13.150
Pertamax Turbo Rp 13.500
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440
20. Provinsi Kalimantan Barat
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
21. Provinsi Kalimantan Tengah
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
22. Provinsi Kalimantan Selatan
Pertamax Turbo Rp 14.100
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.020
23. Provinsi Kalimantan Timur
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
24. Provinsi Kalimantan Utara
Pertamax Turbo Rp 14.100
Dexlite Rp 13.650
Pertamina Dex Rp 14.020
25. Provinsi Gorontalo
Pertamax Turbo Rp 13.800
Dexlite Rp 13.350
Pertamina Dex Rp 13.730
26. Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara, Selatan, Barat
