“Perang telah merugikan ekonomi Israel lebih dari NIS 250 miliar (US$67,3 miliar) dan lembaga pertahanan menginginkan peningkatan tahunan setidaknya NIS 20 miliar ($5,39 miliar),” kata mantan CEO Bank Leumi Israel, Rakefet Russak-Aminoach, mengatakan kepada Saluran Israel 12 yang dikutip Anadolu Agency, Minggu (27/10/2024).
Diketahui ekonomi Israel lebih dari US$ 67,3 miliar atau sekitar 1.056 triliun. “Defisitnya jauh lebih besar, kami memiliki pengungsi, yang terluka dan banyak kebutuhan ekonomi yang bahkan tidak dihitung dalam biaya perang,” tambahnya.
Mantan gubernur Bank Sentral Israel, Jacob Frenkel, juga membenarkan hal ini. Ia mengatakan defisit anggaran negara mencapai 8,1% pada Juli lalu. “Tugas yang paling mendesak dan penting adalah menangani defisit,” katanya.
“Israel mengawali tahun 2023 tanpa defisit dan sejak saat itu situasinya memburuk. Pada akhir Juli, defisit mencapai 8,1 persen, atau sekitar NIS 155 miliar (US$41,8 miliar). Defisit itu harus ditutupi,” ujarnya lagi.
Sementara itu, mantan CEO Israel Discount Bank Uri Levin, mengatakan Israel tidak akan mampu memulihkan ekonominya. Apalagi jika negeri Zionis tidak bisa kembali kepercayaan investor internasional.
Sebelumnya, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Serangan Israel sejak saat itu telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 92.400 orang lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.
Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terakhirnya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diinvasi pada 6 Mei.
Tidak hanya Palestina, serangan Israel juga meluas ke negara lain. Pasukan Israel juga saling serang dengan Hizbullah, di Lebanon.
Selain itu, Israel juga melancarkan serangan ke Iran, sebagai tanggapan dari serangan Iran sebelumnya ke negeri zionis itu.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, khususnya bagi investor yang menggenggam perusahaan tersebut.
“Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI),” tulis manajemen BEI, dikutip Kamis (24/10).
Penghentian sementara persagangan saham HOMI dilakukan pada pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.
“Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan,” pungkasnya.
Saat ini, saham HOMI dibanderol Rp 366 per saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 576,4 miliar.
“Pihak China menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama negara-negara adidaya yang berpengaruh, untuk benar-benar memainkan peran yang konstruktif dan mencegah situasi semakin memburuk,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Rabu (2/10/2024).
“Pihak China sangat prihatin dengan kekacauan di Timur Tengah,” tambahnya.
Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari waktu RI, Iran melancarkan serangan rudal ke Israel. Tak tanggung-tanggung 200 rudal ditembakkan Teheran sebagai balasan serangan Israel ke Lebanon yang membunuh Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan seorang jenderal Iran.
Israel telah berjanji membuat Iran membayar serangan itu. Israel menegaskan akan melancarkan serangan yang lebih besar jika menjadi sasaran.
“China menentang tindakan apa pun yang melanggar kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Lebanon serta menentang intensifikasi konflik,” tambah Beijing lagi.
“Pihak China yakin bahwa kegagalan mencapai gencatan senjata di Gaza adalah akar penyebab kekacauan saat ini di Timur Tengah,” tegasnya.
“Semua pihak harus bekerja untuk gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng di Gaza sesegera mungkin.”
Pada akhir pekan lalu, pabrik Tata Electronics kebakaran dan menyebabkan kerusakan parah. Produksi disetop total. Sebanyak 10 karyawan harus dirawat medis dan 2 di antaranya dilarikan ke rumah sakit.
Menurut pengawas industri, Apple harus cepat mengambil tindakan untuk mengamankan produksi iPhone yang terganggu di fasilitas Tata.
Reuters melaporkan pemberhentian produksi di pabrik Tata belum jelas sampai kapan. Hanya disebut, berhenti beriperasi untuk waktu yang tidak ditentukan.
Menurut firma riset Counterpoint basis Hong Kong, diprediksi penjualan iPhone 14 dan 15 sepanjang musim festival di India pada mulai Oktober hingga awal November bisa mencapai 1,5 juta unit.
Apple dikatakan akan kesulitan memenuhi 15% permintaan pada periode tersebut akibat kebakaran di fasilitas Tata, dikutip dari Reuters, Rabu (2/10/2024).
“Akan ada dampak produksi sekitar 10-15% untuk model iPhone lawas di India. Apple bisa menanggulanginya dengan mengimpor lebih banyak komponen dan mengalihkan lebih banyak persediaan ekspor ke India,” kata Neil Shah, co-founder Counterpoint.
Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, Tata juga mengekspor iPhone ke Belanda, Amerika Serikat (AS), hingga beberapa bagian China. Nilainya mencapai US$ 250 juta (Rp 3,8 triliun) pada tahun ini hingga 31 Agustus 2024.
Tata menolak berkomentar untuk laporan Reuters.
Jika produksi terus dihentikan, Apple bisa mengalihkan produksi dari Tata ke China. Hal ini bertolak belakang dengan upaya Apple untuk melakukan diversifikasi manufaktur di luar China. Namun, ini bisa menjadi ‘durian runtuh’ bagi manufaktur China.
Ini bukan kali pertama produksi iPhone di India terhambat. Tahun lalu, insiden kebakaran juga mengganggu produksi iPhone di fasilitas Foxlink dan Pegatron di India.
Adapun sejumlah program tersebut seperti, rencana pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa, dan usulan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
“Misalnya Permendag 8/2024 itu direvisi. Kita revisi supaya permintaan pasar domestik itu bisa naik kembali, ya. Dan kemudian juga kita kencangkan perubahan pelabuhan masuk, pelabuhan impor,” kata Febri.
Menurutnya, keputusan pemindahan pelabuhan barang impor perlu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. Namun demikian, sampai dengan saat ini pihak Kemenperin masih belum mendapatkan informasi terkait kapan kepastian ratas itu akan diselenggarakan.
Dia pun mendorong agar rencana pemindahan pelabuhan itu bisa dilakukan di pemerintahan berikutnya, di era Prabowo Subianto.
Ia menilai rencana pemindahan pelabuhan itu menjadi penting, karena itu sebagai salah satu upaya dalam mempercepat permintaan pasar domestik.
Meski demikian, lanjut Febri, hingga saat ini pihaknya belum membahas lebih lanjut terkait rencana tersebut kepada Tim Gugus Tugas Sinkronisasi atau Tim Transisi Prabowo-Gibran.
“Sebaiknya begitu (dilanjutkan era Prabowo), karena itu akan jadi booster. Di tim Transisi saya belum tahu informasi ya, tapi menurut kami itu yang penting dilakukan untuk meningkatkan permintaan domestik atas, terutama untuk industri di tujuh sektor itu, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri aksesoris, industri alas kaki, industri tas, industri elektronik, industri kosmetik, begitu,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas memberi sinyal keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ke luar Pulau Jawa baru akan dilaksanakan di pemerintahan berikutnya.
Katanya, saat ini usulan pemindahan pelabuhan itu masih dalam tahap diskusi antar pihak terkait, dan belum didiskusikan lebih lanjut ke Tim Gugus Tugas Sinkronisasi atau Tim Transisi Prabowo-Gibran.
“Belum, masih diskusi ya. Belum (dibahas dengan Tim Transisi), tapi kita sudah ada usulan,” kata Zulhas saat ditemui di pabrik baja yang berlokasi di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemindahan pelabuhan pintu masuk 7 komoditas barang impor baru akan diputuskan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini karena perlu adanya rencana yang matang untuk memindahkan pelabuhan tersebut ke luar Pulau Jawa.
“Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin saja. Karena kita kan sekarang sudah nggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nanti lah di pemerintahan baru,” jelasnya.
“Salah satu tantangan yang kita hadapi 10 tahun lalu adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, kami terus membangun infrastruktur sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).
Total sebanyak 157 sektor transportasi darat telah dibangun dan direvitalisasi sejak 2015, disusul 193 sektor transportasi laut, 91 sektor transportasi udara dan 80 sektor perkeretaapian. Sebagian infrastruktur yang telah dibangun merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya Bandara Nabire Baru, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Pelabuhan Patimban.
“Kami juga terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi, seperti hadirnya LRT Jabodebek dan ART (Autonomous Rapid Transit) IKN, yang merupakan kereta tanpa masinis, Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh),” lanjut Menhub.
Tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, Kemenhub juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan eksistensi di kancah internasional.
Sementara untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), Kemenhub menghadirkan layanan perintis, melalui program jembatan udara, tol laut, bus dan kereta perintis. Rute jembatan udara yang dimulai sejak 2017 telah berhasil menurunkan menurunkan harga barang sebesar 30% – 70%.
Sementara pada sektor perkeretaapian, telah hadir 10 rute kereta perintis yang memudahkan aksesibilitas ke pusat-pusat kota besar. Pada sektor transportasi darat, telah tersedia 322 trayek perintis, dengan rata-rata pertumbuhan trayek 1,48% sejak 2014 hingga 2024. Lalu pada sektor laut, sebanyak 39 trayek tol laut telah menghubungkan titik-titik di barat dan timur Indonesia.
Kemenhub juga mendorong pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi di tengah keterbatasan APBN. Program pembiayaan kreatif yang telah berhasil dilakukan antara lain pembangunan Proving Ground Bekasi, Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Dhoho Kediri.
Menhub berharap sejumlah pembangunan transportasi pada masa pemerintahan selanjutnya dapat berkelanjutan sehingga membawa manfaat semakin besar bagi masyarakat.
Menurut dia, langkah ini dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti mengurangi ketergantungan impor BBM dan memangkas anggaran subsidi secara signifikan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.
“Subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus pangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi,” kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Rabu (2/10/2024).
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Salah satunya yakni fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi tidak semuanya berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Bhima menyarankan apabila mekanismenya mau diubah maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga. Sebab kelompok ini mencapai sekitar 137,5 juta orang, atau hampir 50% dari total populasi.
“Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa BLT selama ini hanya ditujukan untuk masyarakat miskin, sementara kelompok kelas menengah rentan dapat terdampak negatif oleh penghapusan subsidi BBM, karena mereka tidak masuk kategori penerima BLT meskipun berisiko jatuh miskin.
Bhima lantas menyampaikan kekhawatirannya terkait daya beli masyarakat. Jika cakupan BLT tidak mencukupi sebagai kompensasi dari penghapusan subsidi BBM, daya beli masyarakat bisa melemah secara signifikan.
“Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4% secara tahunan (year on year) pada tahun depan,” kata Bhima.
Sebelumnya, Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, dari yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis individu atau langsung ke orang yang berhak menerima subsidi. Alasan perubahan ini adalah agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.
“Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima,” ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).
Ia mengungkapkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan. Misalnya, terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah.
Dalam tinjauannya ke lapangan di daerah Solo, ia menemukan bahwa subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat ekonomi bawah, hanya mampu menopang kebutuhan listrik yang sangat minim, seperti hanya menyalakan satu lampu per rumah, dengan biaya bulanan sekitar Rp 30 ribu.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Selain itu, Burhanuddin juga menilai bahwa masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat signifikan dari subsidi BBM. Hal ini karena mereka umumnya tidak memiliki kendaraan, sehingga subsidi BBM tidak relevan bagi mereka.
Para nelayan pria tersebut dilaporkan dipukuli dengan jeruji besi, dengan ikan dan peralatan senilai ribuan dolar dirampas pada Minggu, 29 September, di lepas pantai Kepulauan Paracel. Ini merupakan sebuah kepulauan di jalur air kaya sumber daya yang diklaim oleh China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei.
Media Vietnam tidak mengidentifikasi kewarganegaraan para penyerang. Tetapi Phung Ba Vuong, seorang pejabat di provinsi Quang Ngai bagian tengah, mengatakan para penyerang berasal dari kapal-kapal berbendera China.
“Mereka orang China, (kapal-kapal itu) berbendera China,” katanya, seperti dikutip AFP.
Menurut surat kabar milik pemerintah Tien Phong, 4 dari 10 awak Vietnam dilarikan ke rumah sakit pada Senin setelah tiba di pelabuhan Quang Ngai. Laporan mengatakan para pria tersebut diserang oleh sekitar 40 orang selama tiga jam.
“Dengan mengenakan pakaian kotak-kotak, mereka memukuli kami dengan jeruji besi,” kata kapten Nguyen Thanh Bien, menambahkan bahwa ia jatuh pingsan selama sekitar satu jam setelah serangan itu.
Rekaman di situs web Tien Phong memperlihatkan para nelayan dibawa dari perahu mereka dengan tandu. Satu orang mengalami patah kaki dan dua lainnya mengalami patah lengan.
“Kapten Bien memberi tahu pihak berwenang bahwa peralatan dan ikan senilai sekitar US$20.000 (sekitar Rp 305 juta) telah dicuri dalam serangan itu,” muat laporan itu lagi.
Dalam insiden terpisah pada hari Minggu, surat kabar Tien Phong juga mengatakan kapal nelayan Vietnam lainnya di Kepulauan Paracel dirampok. Kerugian bahkan mencapai US$12.200, berupa peralatan dan ikan.
Pejabat partai Vuong, yang mengepalai komite rakyat Binh Chau, komune tempat para nelayan itu tinggal, menunjuk China sebagai pelaku. Di laman media sosial (medos) Facebook, ia mengatakan bahwa dirinya “sangat menentang tindakan biadab oleh China”.
Ketika dimintai komentar tentang insiden itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa “laporan yang dimaksud tidak sesuai dengan fakta”. Tetapi mengakui bahwa insiden itu memang terjadi.
“China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Xisha dan perairan di sekitarnya,” kata seorang juru bicara, menggunakan nama China untuk Kepulauan Paracel.
“Ketika kapal nelayan Vietnam menangkap ikan secara ilegal di perairan terkait Kepulauan Xisha tanpa izin dari Pemerintah Tiongkok, otoritas Tiongkok terkait mengambil tindakan untuk menghentikan mereka sesuai dengan hukum,” tambah mereka.
“Operasi di tempat kejadian dilakukan secara profesional dan terkendali, tanpa ada personel yang terluka.”
Beijing mengklaim sepihak hampir seluruh LCS. Perairan ini jalur yang sangat penting secara strategis yang dilalui oleh perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahun
Dari total tersebut, mayoritas hampir US$ 30 juta atau Rp 485 miliar terkait dengan penipuan modus investasi palsu, menurut laporan yang terkumpul di Scamwatch.
Pemerintah setempat selama bertahun-tahun telah mendesak Meta (Facebook dan Instagram) untuk mengatasi wabah penipuan di platformnya.
Angka penipuan menggila ketika teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan maraknya deepfake untuk mengelabui korban.
Ada banyak gambar palsu hasil deepfake yang menampilkan tokoh masyarakat seperti David Koch, Gina Rinehart, Anthony Albanese, Larry Emdur, Guy Sebastian dan lainnya yang digunakan untuk mempromosikan penipuan investasi palsu.
Perusahaan tersebut digugat oleh raja pertambangan Andrew Forrest atas dugaan kegagalan perusahaan dalam mengatasi penipuan menggunakan gambarnya.
Alhasil, Meta pun baru-baru ini mengambil tindakan. Raksasa media sosial itu meluncurkan layanan terpadu baru bagi bank untuk berbagi informasi mengenai penipuan di media sosial.
Meta telah bermitra dengan Australian Financial Crimes Exchange (AFCX) untuk meluncurkan Fraud Intelligence Reciprocal Exchange (Fire) yang menyediakan saluran pelaporan khusus untuk penipuan antara Meta dan penyedia keuangan para korban penipuan.
Hal ini memungkinkan bank untuk secara langsung melaporkan penipuan yang diketahui ke Meta, dan juga memungkinkan Meta untuk memberi tahu semua bank yang terlibat tentang penipuan yang ditemukan di platformnya.
Meta telah memblokir 8.000 laman dan 9.000 penipuan selebritas di dalamnya, dikutip dari TheGuardian, Rabu (2/10/2024).
Tujuh bank – ANZ, Bendigo Bank, CBA, HSBC, Macquarie, NAB, Westpac – terlibat dalam program ini. Hal tersebut terpisah dari layanan berbagi informasi Intel Loop AFCX yang melibatkan bank-bank tersebut, bersama dengan Optus, Pivotel, Telstra dan TPG, serta National Anti Scams Centre.
Sejak peluncuran uji coba pada bulan April, terdapat 102 laporan, yang mengakibatkan Meta menghapus lebih dari 9.000 halaman penipuan, dan 8.000 penipuan investasi selebriti yang dihasilkan oleh AI di Facebook dan Instagram.
Meskipun hasil awalnya menjanjikan, jumlah laporan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dilaporkan pada Scamwatch, dengan 1.600 laporan kerugian akibat penipuan di media sosial pada bulan Agustus saja.
Meta mengatakan secara global pada kuartal terakhir, pihaknya menghapus 1,2 miliar akun palsu, 99,7% di antaranya dihapus sebelum dilaporkan oleh pengguna.
Rhonda Lau, kepala keterlibatan pemangku kepentingan di AFCX, mengatakan kepada wartawan pada bahwa tujuan program ini adalah menjadikan Australia sebagai target yang kurang menarik bagi para penipu.
David Agranovich, direktur gangguan ancaman global di Meta, mengatakan sistem tersebut memungkinkan Meta untuk melihat lebih banyak aktivitas penipuan yang terjadi di platformnya sendiri agar dapat mengetahui apa yang terjadi di Facebook dan Instagram.
“Saluran ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan wawasan dan intelijen yang kita sebagai platform mungkin tidak dan sering tidak melihatnya dari aktivitas penipuan yang mungkin terjadi pada layanan lembaga keuangan tersebut,” ujarnya.
Meta memberikan daftar domain yang telah diblokir kepada mitra lainnya, dan akan segera memberikan platform Fire akses ke sistem pertukaran ancamannya, yang digunakan Meta untuk mendeteksi sinyal yang terkait dengan operasi pengaruh terselubung, pelecehan anak, dan aktivitas kriminal lainnya di platformnya.
“Penipu tidak akan menghentikan aktivitas mereka. Begitu kita memblokir mereka, mereka akan mencari cara baru untuk kembali, cara baru untuk menghindari pertahanan kita, itulah sebabnya terus berbagi informasi seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Agranovich mengakui bahwa masyarakat Australia akan merasa frustrasi dengan sulitnya melaporkan penipuan ke Meta dan hal ini merupakan sesuatu yang ingin ditingkatkan oleh perusahaan.
“Apa yang kami temukan adalah ada banyak hal yang perlu dicatat secara otomatis baik melalui deteksi skala kami atau oleh penyelidik kami yang mencari hal-hal yang berhasil lolos dari deteksi tersebut, namun masih ada hal-hal yang berhasil lolos,” kata dia.
“Pembagian sinyal dari mitra seperti AFCX dan dari bank atau dari pengguna yang melihat sesuatu di platform dapat membantu kami mengetahui mengapa dan di mana sistem deteksi otomatis tersebut gagal,” ia menambahkan.
Baik Commonwealth Bank maupun ANZ menyambut baik kolaborasi ini dalam komentar yang diberikan oleh Meta.
Bulan lalu, asisten bendahara Australia, Stephen Jones, merilis rancangan undang-undang untuk kerangka pencegahan penipuan yang akan menghasilkan pasal yang diterapkan pada bank, perusahaan telekomunikasi dan media sosial untuk mengambil tindakan terhadap penipuan, dan memiliki proses penyelesaian sengketa yang tepat bagi para korban penipuan.
Konsultasi mengenai rancangan undang-undang tersebut berakhir pada 4 Oktober mendatang.
Ia menyadari meski langkah ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelas menengah. Sebab penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi tidak semuanya berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Bhima lantas mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak menerima BLT, maka masyarakat menengah harus membeli BBM dengan harga pasar yang lebih tinggi. “Perlu diperhatikan fakta bahwa penerima BLT dan pengguna bbm subsidi tidak semua masuk ke kategori miskin,” kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Senin (30/9/2024).
Menurut Bhima, jika subsidi BBM benar-benar dialihkan ke BLT, cakupan bantuan harus diperluas agar tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin dan kelas menengah. Sebab di Indonesia, jumlah kelompok ini mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% dari total populasi.
“BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin,” ujarnya.
Bhima lantas khawatir terkait daya beli masyarakat. Jika cakupan BLT tidak mencukupi sebagai kompensasi dari penghapusan subsidi BBM, daya beli masyarakat bisa melemah secara signifikan. “Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4% secara tahunan (year on year) pada tahun depan,” kata Bhima.
